BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam prosesi pengukuhan pengurus Forum KKA masa bakti 2025–2030. Forum yang diisi oleh kepala daerah dan pimpinan DPRK kabupaten/kota se-Aceh ini diharapkan menjadi jembatan koordinasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan daerah.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan selamat datang kepada Bima Arya serta mengucapkan selamat bertugas kepada jajaran pengurus yang baru dikukuhkan. Ia menekankan pentingnya forum ini untuk menyatukan langkah pembangunan di seluruh Aceh.
Wagub Aceh Sampaikan Tiga Persoalan ke Pemerintah Pusat
Di hadapan Wamendagri, Fadhlullah mengangkat tiga isu yang dinilai membutuhkan intervensi Kementerian Dalam Negeri. Ketiganya adalah penyelesaian status tanah Blang Padang yang merupakan aset wakaf Masjid Raya Baiturrahman, keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, serta persoalan bendera Aceh.
"Kami ingin bersama-sama membangun Aceh. Jangan ada lagi hal-hal kecil yang dapat menghalangi kemajuan dan perdamaian di Aceh," ujar Fadhlullah dalam keterangan yang diterima redaksi.
Komitmen Kemendagri Kawal Aspirasi Aceh
Menanggapi hal tersebut, Bima Arya menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk bekerja maksimal membantu penyelesaian persoalan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan kementerian. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi pemimpin dan masyarakat Aceh, termasuk soal tanah Blang Padang.
Wamendagri juga mengapresiasi ketangguhan masyarakat Aceh dalam menghadapi berbagai musibah, termasuk bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan resiliensi daerah dalam situasi sulit.
Susunan Pengurus Forum KKA Periode 2025-2030
Adapun struktur kepengurusan yang dikukuhkan menempatkan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal sebagai Koordinator. Posisi Wakil Koordinator I diisi oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar, Wakil Koordinator II oleh Bupati Bireuen Mukhlis, dan Wakil Koordinator III oleh Ketua DPRK Nagan Raya Mohd. Rizki Ramadhan.
Anggota forum terdiri dari bupati/wali kota dan pimpinan DPRK dari berbagai kabupaten/kota di Aceh, di antaranya Bupati Aceh Besar Muharram Idris, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, serta sejumlah ketua DPRK seperti Ali Husin (Gayo Lues), Musliadi Z (Aceh Jaya), dan Ade Fadly Pranata Bintang (Subulussalam).
Kekompakan Jadi Kunci Efektivitas Forum
Bima Arya mengingatkan bahwa Forum KKA memiliki posisi strategis sebagai wadah komunikasi antarpemerintah kabupaten/kota. Ia meminta seluruh pengurus mengedepankan kekompakan internal terlebih dahulu agar berbagai program yang dicanangkan dapat berjalan efektif.
Dengan soliditas tersebut, forum diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat. Hal ini dinilai krusial untuk mendorong pembangunan Aceh yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan ke depan.
