ACEH – Tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan kajian cepat disertai observasi lapangan di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Kajian ini bertujuan memetakan kondisi fisik wilayah, akses infrastruktur, lingkungan, serta dinamika sosial masyarakat sebagai dasar perumusan strategi pemulihan pascabencana yang adaptif dan berkelanjutan.
Kegiatan pemetaan dilakukan oleh Dr. Sigit Heru Murti BS, S.Si., M.Si. bersama tim dari Fakultas Geografi UGM. Hasil kajian menunjukkan bahwa pola risiko bencana di Aceh tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh karakter wilayah masing-masing.
Di kawasan perkotaan seperti Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, kerusakan infrastruktur tercatat meluas bahkan sebelum memasuki pusat kota. Dampak lanjutan muncul dalam bentuk risiko kesehatan masyarakat, khususnya gangguan pernapasan akibat debu lumpur yang mengering pascabanjir. Kondisi ini memperlihatkan keterkaitan langsung antara kerusakan fisik dan kesehatan warga.
Sementara itu, karakter risiko yang berbeda ditemukan di wilayah pedesaan. Di Aceh Utara, banjir dipicu oleh meluapnya saluran irigasi yang diperparah sedimentasi kayu di kawasan Oxbow Lake, sehingga genangan meluas hingga permukiman di sisi timur. Adapun di Desa Pantan Kemuning, Kabupaten Bener Meriah, bencana longsor mengakibatkan kerusakan jalan dan terputusnya jaringan listrik, yang berdampak pada lambatnya distribusi bantuan dan proses tanggap darurat.
Kajian UGM juga menyoroti faktor perilaku masyarakat saat bencana terjadi. Di beberapa wilayah Aceh Utara, warga tidak segera melakukan evakuasi karena terbiasa menghadapi banjir rutin. Pola ini dikenal sebagai normalcy bias, yakni kecenderungan menganggap situasi bencana masih dalam batas normal berdasarkan pengalaman sebelumnya. Akibatnya, sebagian warga terjebak karena volume banjir kali ini jauh lebih besar dari kejadian sebelumnya.
Berdasarkan temuan tersebut, tim UGM menilai perlunya perubahan pendekatan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Sistem peringatan dini disarankan tidak hanya berbasis kejadian, tetapi juga berbasis dampak yang mudah dipahami masyarakat. Edukasi kebencanaan perlu menekankan bahwa banjir rutin tidak selalu memiliki tingkat risiko yang sama di setiap peristiwa.
Pada aspek hunian pascabencana, kajian menyebut relokasi permanen lintas wilayah tidak selalu menjadi solusi ideal. Di kawasan padat seperti Kuala Simpang, keterbatasan lahan dan kuatnya ikatan sosial warga membuat relokasi besar-besaran sulit diterapkan. Pendekatan adaptasi di tempat atau relokasi lokal dalam satu kawasan desa dinilai lebih realistis dan dapat diterima masyarakat.
Sebagai contoh, tim merekomendasikan relokasi lokal warga Desa Geudumbak, Aceh Utara, ke sisi barat saluran irigasi yang dinilai lebih aman tanpa memutus jejaring sosial warga. Untuk wilayah rawan longsor seperti Bener Meriah, relokasi tetap diperlukan dengan perencanaan matang dan berbasis kajian sosial mendalam agar tidak menimbulkan resistensi.
Dalam kondisi keterbatasan infrastruktur dan akses, peran perguruan tinggi dipandang strategis dalam menghadirkan solusi adaptif dan respons kemanusiaan terpadu. Pembangunan hunian sementara (huntara) berbahan kayu dinilai efektif sebagai solusi cepat, sementara pemanfaatan panel surya dapat menopang kebutuhan listrik bagi air bersih dan layanan dasar. Intervensi fisik tersebut perlu dibarengi pendampingan kesehatan dan psikososial masyarakat terdampak.
Sebagai rekomendasi jangka menengah dan panjang, UGM menekankan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu dari hulu hingga hilir. Mengingat relokasi permukiman padat di wilayah hilir sulit dilakukan secara luas, pengendalian debit air melalui penataan kawasan hulu dinilai menjadi kunci utama menekan risiko banjir berulang di Aceh.
UGM menyatakan siap mendukung pemerintah daerah melalui kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek hidrologi, lingkungan, dan sosial guna mewujudkan pemulihan pascabencana yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan.