BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), memaparkan data komprehensif mengenai dampak masif bencana yang melanda wilayah "Serambi Mekkah". Hingga Selasa (10/2/2026), tercatat sebanyak 17.000 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 70.000 jiwa warga Aceh masih bertahan di titik-titik pengungsian.
Laporan ini disampaikan langsung di hadapan pimpinan MPR RI yang dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kunjungan kerja di Kantor Gubernur Aceh.
Bencana ini telah melumpuhkan sebagian besar aktivitas di 203 kecamatan dan 3.046 gampong (desa). Berikut adalah ringkasan dampak kemanusiaan yang tercatat:
| Kategori Dampak | Statistik Data |
|---|---|
| Total Penduduk Terdampak | 2,5 Juta Jiwa (678.000 KK) |
| Warga Masih Mengungsi | 70.000 Jiwa (17.000 KK) |
| Korban Meninggal Dunia | 562 Orang |
| Korban Hilang | 29 Orang |
Kerusakan infrastruktur tercatat sangat masif, mencakup fasilitas pendidikan hingga jalur logistik utama. Dek Fadh menyoroti ambruknya ratusan jembatan yang kini menjadi kendala utama dalam distribusi bantuan dan pemulihan ekonomi.
Fasilitas Umum & Sosial yang Terdampak:
Jembatan: 599 unit (Putus/Ambruk).
Sekolah & Pendidikan: 1.200 unit sekolah dan 738 dayah/pesantren.
Tempat Ibadah: 641 unit.
Kantor Pemerintahan: 227 unit.
Kesehatan: 146 rumah sakit dan Puskesmas.
Titik Infrastruktur Lain: 2.500 lokasi terdampak.
"Permukiman dan ekonomi masyarakat sangat terpukul. Ada sekitar 225.000 unit rumah warga yang terdampak, mulai dari rusak ringan, sedang, parah, hingga hilang terbawa arus," ungkap Dek Fadh, Selasa (10/2/2026).
Selain pemukiman, mata pencaharian warga di sektor agraris juga mengalami kerugian yang sangat besar. Pemerintah Aceh mencatat kerusakan lahan produktif yang mencapai ratusan ribu hektare:
Sektor Pertanian: 56.000 hektar sawah dan 100.000 hektar perkebunan.
Sektor Perikanan: 30.000 hektar tambak.
Peternakan: 77.000 ekor ternak terdampak.
Kunjungan pimpinan MPR RI lintas fraksi ini diharapkan dapat mempercepat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk segera mencairkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) guna memulihkan kondisi sosial-ekonomi Aceh.