Holding BUMN Industri Pertambangan (Mind ID) bersama pelaku industri menargetkan percepatan adopsi kendaraan listrik (EV) di area tambang guna menekan emisi karbon pada April 2026. Langkah strategis ini merespons kebijakan dekarbonisasi global di tengah tantangan tingginya pajak impor unit EV dan keterbatasan infrastruktur jalan di remote area. Implementasi tersebut diharapkan mampu memangkas biaya operasional BBM secara masif bagi sektor hulu energi nasional.
Komitmen sektor pertambangan Indonesia dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan semakin menguat. Dewan Pengawas Indonesia Mining Association (IMA), Raden Sukhyar, menegaskan bahwa industri tambang saat ini telah memulai uji coba penggunaan truk, bus, hingga lori pengangkut mineral berbasis listrik. Langkah ini diambil untuk mengejar efisiensi konsumsi BBM sekaligus memenuhi target penurunan emisi karbon yang ditetapkan pemerintah.
Kementerian BUMN melalui holding Mind ID terus mendorong anggotanya untuk mengintegrasikan ekosistem EV dalam kegiatan operasional. Namun, transisi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Raden Sukhyar menyoroti isu pajak impor EV yang masih tinggi serta perlunya perbaikan regulasi agar investasi di sektor ini lebih menarik bagi pelaku usaha.
Sektor nikel yang menjadi tulang punggung hilirisasi nasional juga menghadapi kendala serupa. Dewan Pengawas Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno, mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur energi dan akses jalan yang memadai di lokasi tambang terpencil menjadi penghambat utama. Selain fisik, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan teknologi EV menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan.
Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan, menyatakan pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator konversi mesin ICE ke EV. Medan tambang yang berat dan intensitas aktivitas yang tinggi membutuhkan kehandalan unit yang ekstra. Kemenperin berkomitmen memperkuat ekosistem pendukung agar unit EV tambang memiliki daya saing tinggi dan ketersediaan suku cadang yang terjamin.
Transisi EV di sektor tambang berdampak langsung pada ketahanan energi nasional melalui pengurangan ketergantungan pada impor solar. Efisiensi operasional yang dicapai oleh BUMN tambang seperti PTBA, Aneka Tambang, dan Freeport Indonesia di bawah naungan Mind ID akan memperkuat kontribusi dividen kepada negara. Secara jangka panjang, hal ini memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk mendanai layanan publik dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
Chief Operating Officer PT Borneo Indobara, Raden Utoro, menambahkan bahwa meski tantangan regulasi masih membayangi, dampak efisiensi yang dirasakan perusahaan sangat signifikan. Sektor jasa pertambangan yang diwakili oleh ASPINDO juga menekankan pentingnya kepastian nasib konsesi tambang. Dukungan pemerintah dalam memberikan insentif pajak akan menjadi kunci utama agar kontraktor tambang berani mengalokasikan belanja modal untuk unit elektrik pada tahun fiskal mendatang.
Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Widhi Handoyo, memastikan transisi ini tetap menjaga fungsi ekosistem. Pemerintah optimis bahwa sinergi antara kebijakan fiskal, kesiapan infrastruktur PLN di area remote, dan komitmen investasi produsen seperti Gaya Makmur Group akan mempercepat terciptanya industri tambang hijau di Indonesia.