BIREUEN — Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyatakan keprihatinannya atas terbengkalainya pembangunan Rumah Sakit Regional Aceh Barat. Meski progres fisik proyek disebut telah mencapai sekitar 50 persen, bangunan tersebut belum juga rampung dan berisiko rusak jika tidak segera dilanjutkan.
Pernyataan itu disampaikan Malik Mahmud saat meninjau langsung lokasi pembangunan RS bersama Bupati Aceh Barat, Tarmizi, pada Minggu, 17 Mei 2026. Ia mengapresiasi kualitas konstruksi bergaya Eropa yang dinilainya tidak kalah dengan rumah sakit di Eropa maupun Singapura. Namun, ia mempertanyakan alasan penghentian proyek yang telah menyerap anggaran cukup besar tersebut.
“Saya melihat gedung ini luar biasa, cukup bagus. Konstruksinya bergaya Eropa dan menurut saya tidak kalah dengan yang ada di Eropa maupun Singapura,” kata Malik Mahmud.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengungkapkan bahwa pendanaan melalui APBA saat ini tengah dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Ia berharap tahun ini ada alokasi minimal Rp50 miliar agar proyek tidak kembali tanpa anggaran. Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga mengusulkan skema multiyears dengan dukungan minimal Rp150 miliar saat dana Otonomi Khusus kembali tersedia.
“Jika tersedia tambahan sekitar Rp200 miliar lagi, fasilitas IGD, rawat inap hingga poli pelayanan dapat diselesaikan sepenuhnya,” kata Tarmizi. Ia menargetkan RS Regional Aceh Barat mulai berfungsi pada akhir 2028 apabila seluruh dukungan anggaran terpenuhi.
Malik Mahmud mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan RS Regional Aceh Barat sebenarnya telah dirintis sejak masa pemerintahan Zaini Abdullah. Saat itu, pihak dari Jerman disebut bersedia memberikan dukungan, termasuk pembiayaan dan pelatihan tenaga medis dengan standar pelayanan Eropa.
Rumah sakit ini dirancang untuk menghadirkan layanan kesehatan modern bagi masyarakat Aceh, khususnya di kawasan Barat Selatan. Keberadaannya dinilai strategis karena nantinya akan melayani masyarakat di tiga kabupaten sekaligus, sehingga ketergantungan terhadap RSUD dr. Zainoel Abidin dapat berkurang.
“Yang terpenting sekarang adalah melanjutkan pembangunan demi masyarakat Aceh agar memperoleh layanan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan mereka,” ujar Malik Mahmud.
Untuk memperkuat argumentasi di hadapan pemerintah pusat, Wali Nanggroe meminta agar disiapkan dokumentasi lengkap berupa video dan kronologi pembangunan RS sejak awal hingga kondisi terkini. Bahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam pertemuan dengan Presiden yang segera diupayakan bersama Bupati Aceh Barat.
Kunjungan Wali Nanggroe ke lokasi proyek tidak hanya membahas nasib RS Regional. Bupati Tarmizi menyebut, pertemuan tersebut juga merembukkan penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, dan pembangunan daerah secara lebih luas.