BANDA ACEH — Tanpa pergub, sejumlah pasal krusial dalam Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh tidak bisa dieksekusi. Salah satunya adalah pembentukan Dewan Pemajuan Kebudayaan Aceh yang berfungsi sebagai motor penggerak pelestarian budaya di provinsi ujung barat Indonesia itu.
“Dalam qanun itu sudah jelas ada amanah pembentukan Dewan Pemajuan Kebudayaan Aceh. Gubernur harus segera menindaklanjuti dengan menerbitkan pergub,” ujar Nab Bahani kepada Dialeksis.com, Senin (18/5/2026).
Ia menegaskan, keberadaan dewan dan tim ahli sangat vital agar regulasi tidak berhenti di atas kertas. Tim ahli ini nantinya bertugas mendampingi dan mengawasi arah pemajuan kebudayaan Aceh.
Selain pembentukan dewan, Nab Bahani menyoroti pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) yang juga diatur dalam qanun. Menurutnya, PKA ke depan tidak harus selalu dipusatkan di Banda Aceh.
“Kalau tidak segera dibuat pergub, maka pelaksanaan qanun ini akan lambat berjalan,” katanya.
Pergub dinilai penting untuk mengatur mekanisme dan kriteria kabupaten/kota yang bisa menjadi tuan rumah PKA, terutama yang memiliki kemampuan anggaran memadai. Ini membuka peluang bagi daerah lain untuk berpartisipasi aktif.
Nab Bahani membandingkan kondisi Aceh dengan dua provinsi yang dinilai lebih maju dalam pengelolaan kebudayaan, yakni Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua daerah itu sudah memiliki regulasi budaya yang kuat dan didukung kelembagaan khusus.
“Aceh perlu segera memperkuat kelembagaan kebudayaannya agar pelestarian tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial masyarakat dapat berjalan lebih maksimal,” ujar budayawan tersebut.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik. Menurutnya, pembangunan kebudayaan sama pentingnya karena menyangkut identitas dan jati diri masyarakat Aceh.
“Pembangunan fisik harus berjalan, tetapi pembangunan kebudayaan juga harus mendapat perhatian serius,” pungkasnya.