BANDA ACEH — Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. Dante Saksono Harbuwono menyoroti rendahnya cakupan imunisasi di Aceh saat kunjungan kerja ke Posyandu Desa Panteriek dan Puskesmas Lueng Bata, Jumat (22/5). Angka 33 persen itu kontras dengan capaian nasional yang sudah mencapai 80,2 persen pada tahun lalu.
Menurut Dante, ada dua faktor utama yang menghambat. Pertama, keputusan imunisasi di banyak keluarga masih bergantung pada persetujuan kepala keluarga yang kerap tidak hadir saat jadwal posyandu. Kedua, masih beredar anggapan keliru di masyarakat terkait efek samping vaksin.
"Nanti akan kita buat modifikasi, misalnya imunisasi dilakukan pada hari Sabtu atau hari libur sehingga bapak bisa ikut mengambil keputusan," ujar Dante di hadapan Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir dan Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal yang turut mendampingi.
Ia juga menegaskan bahwa perdebatan soal halal dan haram imunisasi seharusnya sudah selesai. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan.
Rendahnya cakupan imunisasi berdampak langsung pada ledakan kasus campak. Dante mengungkapkan, hingga saat ini tercatat 263 kasus di seluruh Aceh, dengan 24 kasus di antaranya berada di Kota Banda Aceh.
"Mudah-mudahan dengan informasi yang benar, anggapan masyarakat mengenai imunisasi bisa diperbaiki dan cakupan imunisasi di Aceh dapat meningkat," kata Dante.
Dalam kunjungannya, Wamenkes juga meninjau langsung pelayanan di Posyandu Panteriek yang dinilai bisa menjadi contoh. Konsep posyandu kini telah bertransformasi menjadi Pos Kesehatan Keluarga yang melayani semua siklus hidup—dari ibu hamil, balita, remaja, dewasa, hingga lansia.
"Posyandu yang dulu hanya melayani anak-anak, sekarang bisa digunakan untuk melayani remaja, dewasa hingga lansia. Tadi saya lihat antusias masyarakat luar biasa," ujarnya.
Di Puskesmas Lueng Bata, Dante juga menyempatkan memberikan vaksin imunisasi polio tetes kepada balita serta mengecek fasilitas yang sudah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP). Sistem ini menyatukan layanan kesehatan berdasarkan usia, bukan lagi berdasarkan penyakit.
Wamenkes mengajak media untuk ikut membangun narasi yang konstruktif seputar imunisasi. Menurutnya, informasi yang salah justru lebih cepat menyebar di grup-grup keluarga dibandingkan data resmi dari dinas kesehatan.
"Nanti akan kita buat modifikasi, misalnya imunisasi dilakukan pada hari Sabtu atau hari libur sehingga bapak bisa ikut mengambil keputusan," katanya mengulang strategi yang akan diterapkan di lapangan.