BANDA ACEH — Kunjungan kerja Otto Hasibuan ke Provinsi Aceh kali ini tidak sekadar seremoni. Lewat diskusi santai bertajuk “Bincang Kebangsaan”, ia menyampaikan pesan konkret bahwa hukum pidana Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental.
Dalam pemaparannya, Otto menjelaskan bahwa kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak lagi menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama. Orientasi sistem pidana kini bergeser ke arah pencegahan dan pembinaan.
“Paradigma baru dalam KUHP dirancang agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana, bukan hanya sekadar memberikan hukuman. Bagaimana caranya agar masyarakat dapat dicegah untuk melakukan tindak pidana,” ujar Otto di hadapan peserta.
Ia menambahkan, jika seseorang tetap melakukan pelanggaran, sistem harus mampu memperbaiki pelaku dan memberinya kesempatan kembali ke masyarakat tanpa mengulangi perbuatannya.
Otto juga menyoroti pentingnya penegakan hak asasi manusia yang berkeadilan di Aceh. Ia menilai provinsi dengan status kekhususan ini memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan.
“Perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukum nasional,” tegasnya.
Para peserta yang hadir memanfaatkan sesi tanya jawab untuk menyampaikan pandangan dan masukan langsung terkait isu hukum dan HAM di daerah mereka.
Tidak hanya soal hukum, Wamenko juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Ia menyebut program makan bergizi sebagai langkah strategis untuk mencetak generasi yang sehat dan cerdas.
“Keberhasilan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan hukum dan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas generasi mudanya. Program Makan Bergizi menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan,” kata Otto.
Menurutnya, sinergi antara pembangunan hukum dan investasi pada generasi muda adalah kunci untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
Acara yang berlangsung hangat itu kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Para mahasiswa dan pengurus Peradi Aceh menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait implementasi KUHP baru di daerah dan tantangan perlindungan HAM di tingkat lokal.
Kemenko Kumham Imipas berharap kegiatan ini mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dengan kalangan akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat Aceh. Partisipasi publik dalam pembangunan hukum yang berkeadilan dinilai menjadi kunci penguatan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia.