BANDA ACEH — Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM, menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana amanat konstitusi telah dilanggar. “Rp 223 triliun dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis. Ini bukan kebijakan yang masuk akal, melainkan pelanggaran terhadap masa depan generasi,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip oleh The Aceh Institute.
Fatimah Az-Zahra, Wakil Ketua BEM UI, melengkapi kritik dengan pertanyaan tajam. “Bagaimana mungkin anggaran pendidikan dipotong Rp 223 triliun, namun di saat yang sama tunjangan anggota DPR naik 30 persen menjadi sekitar Rp 120 juta per bulan? Di mana letak logikanya?” katanya. Ia menambahkan bahwa negara didirikan untuk memakmurkan rakyat, bukan memperkaya penguasa.
Tiyo juga menyoroti ironi di lapangan. “Kuota bantuan pendidikan turun hampir 60 persen dan ada siswa di daerah terpencil yang meninggal dunia hanya karena tidak mampu membeli pulpen, sementara kita menggelontorkan lebih dari Rp 1 triliun setiap harinya untuk program ini,” ungkapnya. Menurutnya, istilah ‘gratis’ dalam program tersebut menyesatkan karena dananya berasal dari pajak rakyat.
Tarmizi, Direktur Eksekutif The Aceh Institute, menilai fenomena ini bukan sekadar tren. Ia merujuk pada pemikiran filsuf Paulo Freire yang menyebut pendidikan Indonesia masih menerapkan “model bank”, di mana siswa dianggap wadah kosong yang diisi hafalan tanpa diajak mempertanyakan atau menganalisis. “Mata pelajaran tentang logika dan penalaran tidak diajarkan secara sistematis dalam kurikulum,” jelasnya.
Data pendukung menunjukkan betapa parahnya kondisi ini. Laporan PISA tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 81 negara. Hanya 18 persen siswa yang mampu mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. “Jutaan orang lulus sekolah dengan membawa banyak teori, namun lemah menghubungkan ilmu dengan kenyataan hidup sehari-hari,” tulis Tarmizi.
Tarmizi juga menyoroti praktik logika sesat yang kerap dipakai pejabat. “Ketika keberhasilan program dinilai dari kemampuan petugas dapur membeli sepeda motor baru, padahal tujuannya meningkatkan gizi anak, terjadi penyimpangan makna,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kritik sering dibungkam dengan alasan “mengganggu stabilitas”, yang justru menunjukkan ketidakmampuan sistem menjawab pertanyaan rasional rakyat.
Popularitas Tiyo dan Fatimah, menurut Tarmizi, mengingatkan pada satu kebenaran: jika sistem pendidikan berhasil melahirkan jutaan warga yang mampu berpikir kritis, maka suara seperti mereka tidak akan terasa istimewa. “Namun kenyataan membuktikan bahwa pendidikan kita selama ini cenderung melumpuhkan nalar mayoritas,” pungkasnya.