BANDA ACEH — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menegaskan bahwa tanpa penguatan serius terhadap UMKM, perekonomian kota akan sulit bergerak. Ia secara spesifik meminta Pemkot untuk tidak setengah hati dalam mengalokasikan perhatian dan anggaran bagi sektor ini.
"Kalau UMKM ini memang wajib diprioritaskan. Kenapa? Karena kalau bukan UMKM yang kita berdayakan dan kuatkan, tidak ada sektor lain yang bisa diandalkan. Tidak ada perusahaan besar di Banda Aceh," kata Irwansyah.
Salah satu sorotan utama Irwansyah adalah kualitas kemasan produk UMKM yang dinilai masih tradisional. Ia mendorong Pemkot segera menghadirkan fasilitas rumah kemasan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kecil.
"Bagaimana menghadirkan rumah kemasan. Ini menjadi pekerjaan rumah, karena memang kita ingin memprioritaskan UMKM. Dengan kemasan yang lebih modern dan elegan, produk UMKM lebih mudah dipasarkan," ujarnya.
Menurut politisi tersebut, intervensi pemerintah tidak boleh berhenti pada pelatihan produksi. Pembinaan terkait branding dan desain produk juga harus menjadi paket layanan yang terintegrasi.
Irwansyah juga menyoroti efektivitas ajang car free day (CFD) sebagai pasar bagi UMKM. Ia menyebut, berdasarkan data yang diterimanya, pelaku UMKM bisa meraup omzet lebih dari Rp5 juta hanya dalam waktu tiga jam saat CFD berlangsung.
"Itu menunjukkan car free day positif. Kalau bisa ditambah spot-nya atau diperluas jangkauannya. Kenapa tidak dikaji terlebih dahulu," katanya.
Ia pun meminta Pemkot untuk menghadirkan lebih banyak pasar rakyat dan event serupa yang mampu mempertemukan langsung pedagang dengan pembeli. Langkah ini dinilai lebih efektif ketimbang sekadar memberikan bantuan modal tanpa jaminan pemasaran.
Selain kemasan dan ruang pemasaran, Irwansyah menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi UMKM. Pemerintah daerah, menurutnya, wajib turun langsung memberikan pelatihan teknis, termasuk cara membangun merek produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
"Pemerintah harus memaksimalkan perannya dalam penguatan pelaku UMKM, mulai dari pelatihan, pembinaan hingga membantu penyediaan berbagai fasilitas yang mendukung pengembangan mereka," tegas Irwansyah.
Desakan dari legislatif ini menjadi sinyal kuat bagi eksekutif untuk segera merumuskan kebijakan konkret. Tanpa langkah terpadu antara pelatihan, perbaikan kemasan, dan penyediaan pasar, sektor UMKM di Banda Aceh dinilai akan sulit tumbuh secara signifikan.