Belakangan ini, energi HMI banyak tersita oleh perselisihan internal, perbedaan politik, dan menurunnya budaya intelektual. Menurut Fadli, kondisi itu menghambat peran organisasi sebagai laboratorium kader dan solusi bangsa. Padahal, HMI didirikan Lafran Pane pada 5 Februari 1947 untuk menjaga keislaman sekaligus keindonesiaan.
"Meuseuraya adalah falsafah masyarakat Aceh yang berarti bergotong royong, bekerja bersama, saling menguatkan, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi," tulis Fadli dalam tulisannya. Nilai ini, yang telah hidup selama berabad-abad di Aceh, menurut dia dapat diangkat menjadi paradigma nasional bagi HMI.
Ia menegaskan HMI Meuseuraya bukan romantisme budaya, melainkan pendekatan organisasi. Kolaborasi ditempatkan di atas polarisasi, dialog di atas konflik, dan pengabdian di atas ambisi kekuasaan. Perbedaan pandangan tetap dijaga sebagai tradisi intelektual, tetapi diarahkan untuk melahirkan sintesis pemikiran.
Fadli merujuk pada pemikiran Peter Drucker yang mengatakan culture eats strategy for breakfast. Ia juga mengutip Edgar H. Schein bahwa nilai dan kebiasaan bersama lebih menentukan masa depan organisasi daripada struktur formal. Warren Bennis melengkapi bahwa organisasi yang bertahan adalah yang mampu belajar, beradaptasi, dan membangun kepercayaan.
Dalam konteks ini, ia mengingatkan bahwa persaingan internal dan polarisasi politik kerap mengalihkan perhatian HMI dari peran intelektual. "Ukuran keberhasilan HMI tidak boleh berhenti pada banyaknya kader yang menduduki jabatan publik, tetapi sejauh mana organisasi ini mampu menghadirkan solusi atas persoalan bangsa," tulisnya.
Fadli mengutip Nurcholish Madjid yang menekankan keterbukaan berpikir, tradisi ilmu pengetahuan, dan keberanian melakukan pembaruan. Spirit "Islam Yes, Partai Islam No" menurutnya adalah ajakan agar umat Islam tidak menyempitkan nilai-nilai Islam menjadi identitas kelompok semata. Ia juga merujuk Akbar Tandjung yang menegaskan kaderisasi bukan sekadar regenerasi, melainkan pembangunan karakter dan kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Untuk mewujudkan HMI Meuseuraya secara nasional, Fadli mengusulkan lima agenda. Pertama, menghidupkan kembali tradisi intelektual melalui riset, publikasi ilmiah, diskusi kebangsaan, dan budaya membaca. Kedua, melakukan transformasi digital organisasi agar administrasi dan kaderisasi lebih modern.
Agenda lainnya mencakup penguatan fokus HMI pada isu-isu kekinian seperti kecerdasan buatan (AI), transformasi digital, ketahanan pangan, perubahan iklim, energi baru terbarukan, ekonomi syariah, hingga pemberdayaan UMKM. Ia menekankan HMI harus menjadi pusat lahirnya kajian kebijakan publik dan inovasi sosial yang menjawab tantangan Indonesia menuju bonus demografi 2045.