BANDA ACEH — Ratusan warga Gampong Deah Raya selama ini harus menyekolahkan anaknya ke luar wilayah karena tidak adanya sekolah dasar di kampung pesisir tersebut. Kondisi itu diperparah setelah puluhan anak gagal tertampung dalam SPMB tahun ini.
Keuchik Gampong Deah Raya, Samsul Bahri, mengungkapkan bahwa di wilayahnya terdapat lahan bekas SD Negeri 99 yang dibangun pada 1986. Bangunan itu rusak total akibat tsunami 2004 dan tak kunjung direvitalisasi karena saat itu jumlah penduduk masih sedikit.
“Kami tidak pernah diberi tahu. Tiba-tiba ada proyek dibangun di atas lahan bekas sekolah itu tanpa pemberitahuan kepada pihak gampong,” ujar Samsul saat audiensi di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Lahan tersebut, menurut Samsul, kini dipinjam-pakaikan untuk kepentingan lain. Padahal, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan perumahan, kebutuhan akan fasilitas pendidikan semakin mendesak.
Irwansyah menyesalkan pengalihan fungsi lahan yang sejak awal dihibahkan untuk pendidikan tanpa melibatkan aparatur gampong. “Sangat disayangkan jika pengalihan lahan dilakukan tanpa melibatkan keuchik dan perangkat gampong sebagai tuan rumah tempat aset tersebut berada. Hal seperti ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh membangun kembali fasilitas pendidikan di kawasan pesisir tersebut. Menurutnya, koordinasi antara pemkot dan pemerintah gampong harus ditingkatkan dalam setiap kebijakan terkait aset daerah.
Kepala Disdikbud Banda Aceh, Sulaiman Bakri, memastikan pihaknya segera membuka satu rombongan belajar (rombel) baru di SD Negeri 58 Alue Naga. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka pendek agar seluruh anak Deah Raya yang belum memperoleh sekolah dapat mengikuti proses belajar pada tahun ajaran ini.
“Jangan ada anak-anak Banda Aceh yang putus sekolah. Pak Kadis harus mengakomodir mereka yang belum mendapatkan sekolah ini dengan secepatnya,” kata Irwansyah.
Sementara itu, rencana pembangunan SMP di kawasan pesisir yang sebelumnya diusulkan ke pemerintah pusat kini menghadapi kendala. Lahan yang disiapkan untuk proyek tersebut tidak lagi tersedia.
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menyarankan agar para siswa untuk sementara diarahkan ke sekolah terdekat, seperti SD di Alue Naga, Tibang, maupun Lamdingin. Namun, ia menekankan bahwa solusi jangka panjang harus segera direalisasikan.
Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, turut menegaskan bahwa aset yang sejak awal diperuntukkan bagi pendidikan seharusnya tetap digunakan sesuai fungsi semula. Pemerintah kota diminta mengembalikan fungsi lahan bekas SD Negeri 99 sebagai kawasan pendidikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.