MEULABOH — Capaian realisasi anggaran pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Dari posisi 31 Juli 2026 yang hanya mencapai Rp6,1 miliar atau 8,96 persen, realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kini menembus 23,02 persen atau setara Rp15,68 miliar per 7 Agustus 2026.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengakui data awal yang dimiliki timnya memang masih menunjukkan realisasi sekitar 9 persen. Namun, hasil monitoring terbaru di lapangan membuktikan percepatan telah terjadi.
"Artinya, lonjakannya itu luar biasa. Yang saya ingin nanti itu kita harus menginformasikan data secara uptodate setiap perkembangan yang ada di lapangan. Kita harapkan juga ke depan komunikasi dan koordinasi lebih intens, termasuk untuk memecahkan kendala atau permasalahan yang ada di lapangan," kata Imran dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (12/8/2026).
Dari total pagu Rp68,12 miliar, porsi terbesar dialokasikan untuk sektor infrastruktur senilai Rp32,06 miliar. Disusul urusan lainnya Rp25,49 miliar, pendidikan Rp4,72 miliar, pertanian Rp4,54 miliar, dan kesehatan Rp1,33 miliar. Pemanfaatan anggaran ini telah dituangkan melalui Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2026.
Hingga 7 Agustus 2026, realisasi belanja tertinggi berasal dari sektor infrastruktur yang mencapai Rp8,23 miliar. Sektor urusan lainnya menyerap Rp3,93 miliar, pertanian Rp1,67 miliar, serta pendidikan dan kesehatan masing-masing Rp0,84 miliar.
Pelaksanaan pemulihan melalui tambahan TKD ini mencakup 293 paket kegiatan lintas sektor yang melibatkan 15 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Imran menegaskan pemerintah kabupaten harus menjaga percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama pada perangkat daerah yang realisasinya masih rendah. Ia mengingatkan apabila terdapat dinas yang hingga Agustus masih menunjukkan progres minim, Bupati perlu mengambil kebijakan tegas agar anggaran tidak menjadi beban TKD tahun depan.
"Kalau memang ada dinas yang sampai dengan bulan Agustus progresnya rendah ya mau tidak mau bupati harus mengambil kebijakan terkait dengan itu supaya tidak membebani TKD-nya tahun depan," ujarnya.
Satgas PRR akan melakukan monitoring secara berkala untuk mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan. Penguatan koordinasi antarsektor serta antara pemerintah kabupaten dan provinsi juga menjadi perhatian utama dalam mempercepat pemulihan.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkaitan dengan sungai selesai sebelum memasuki musim hujan pada Oktober dan November. Ia mengakui terdapat kendala teknis di lapangan dan meminta Sekda serta para asisten mengawal pelaksanaan siang malam.
"Memang ada kendala-kendala teknis, jadi ada tim Satgas kita dan saya minta Sekda, Asisten untuk terus mengawal siang malam, dan permasalahan-permasalahan saya turun tangan sendiri supaya ini cepat selesai," kata Tarmizi.
Untuk realisasi tambahan TKD, Tarmizi menargetkan seluruhnya dapat dituntaskan sebelum Desember 2026. Ia memastikan perangkat daerah yang tidak mampu memenuhi target akan dievaluasi. "Saya sudah warning untuk dipertimbangkan. Yang lamban, uang kita tarik dan posisi kita ganti," tegasnya. Satgas PRR dijadwalkan kembali melakukan monitoring pada bulan depan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam percepatan pemulihan pascabencana. []