PIDIE JAYA — Rencana besar penanganan pascabencana di Pidie Jaya mulai terlihat jelas. Berdasarkan data Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) APBN 2026, Kementerian PU menggelontorkan dana Rp717,5 miliar untuk memulihkan DAS Krueng Meureudu yang tergerus akibat bencana hidrometeorologi tahun lalu.
Total anggaran tersebut terbagi dalam 12 item pekerjaan, mulai dari perencanaan, supervisi, hingga konstruksi fisik. Porsi terbesar dialokasikan untuk penanganan sungai secara langsung, dengan nilai mencapai Rp692.268.949.000.
Proyek pengendalian banjir Sungai Krueng Meureudu dan Muara Krueng Ulim di Pidie Jaya menjadi prioritas utama. Terdapat dua paket pekerjaan yang proses pemilihan penyedianya dilakukan melalui mekanisme tender:
Selain dua paket tender besar, Kementerian PU juga menyiapkan anggaran untuk penanganan muara dan penguatan tebing. Penanganan Muara Sungai Krueng Beurancan Meureudu dialokasikan Rp50 miliar, dan Penanganan Muara Sungai Krueng Meureudu Pidie Jaya juga Rp50 miliar. Kedua pekerjaan ini penyedianya dipilih melalui mekanisme e-Purchasing.
Ada pula proyek pembangunan pengendali banjir dan perkuatan tebing sungai Krueng Meureudu sepanjang 0,60 kilometer dengan cakupan lahan 15 hektare, senilai Rp26,8 miliar. Pekerjaan ini juga dikerjakan melalui e-purchasing.
Untuk memastikan kualitas pengerjaan, Kementerian PU menyiapkan anggaran supervisi dan perencanaan yang seluruhnya dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). Beberapa di antaranya adalah supervisi penanganan Muara Sungai Krueng Meureudu dan Krueng Beuracan dengan pagu Rp5 miliar, serta supervisi pembangunan pengendali banjir dan perkuatan tebing senilai Rp600 juta dan Rp1,2 miliar.
Selain fokus pada sungai, anggaran tersebut juga mencakup penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi perkantoran Pemerintah Pidie Jaya (Rp2,2 miliar), dokumen perencanaan SPAM pascabencana Pidie Jaya dan Bireuen (Rp2,5 miliar), penyusunan DED Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan VII Aceh (Rp7,5 miliar), serta penanganan longsoran di Pidie Jaya/Pidie Meureudu senilai Rp12,97 miliar.
Kepala Bappeda Pidie Jaya yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang dan Evaluasi Satgas Bencana Hidrometeorologi setempat, Yandi, menyatakan bahwa anggaran yang bersumber dari APBN tersebut akan dikelola langsung oleh Kementerian.
"Pemerintah Pidie Jaya masih menunggu data dan informasi dari Provinsi Aceh terkait besaran anggaran yang sudah dialokasikan Pemerintah Pusat untuk penanganan rehab rekon bencana Pidie Jaya tersebut," kata Yandi saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, Okta Handipa, menyebutkan hasil koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) ada dua pekerjaan penanganan sungai yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. "Hasil koordinasi, penanganan dua sungai itu anggarannya sampai ratusan miliar," ucap Okta. Pihak BWS disebutkan rutin berkoordinasi dengan pemda setempat terkait rencana perbaikan sungai yang rusak.