JAKARTA — Dari total 137 sungai yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, baru 33 sungai yang selesai dinormalisasi. Sisanya, 104 sungai, masih dalam proses penanganan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menteri PU Dody Hanggodo mendorong percepatan pemulihan pascabencana melalui penguatan koordinasi antarkementerian. Menurutnya, kewenangan normalisasi sungai ada di Kementerian PU, tetapi pengelolaan material hasil galian memerlukan keterlibatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Regulasi Material Galian Jadi Kunci Percepatan
“Kementerian PU dapat memberikan izin dan melaksanakan normalisasi sungai sesuai kewenangan yang ada. Namun untuk pengelolaan material hasil galiannya, diperlukan keterlibatan Kementerian ESDM agar terdapat kepastian regulasi dan mekanisme pengelolaan material,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).
Ia menambahkan, kepastian regulasi itu menjadi faktor penting agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif dan tidak terhambat persoalan administrasi di lapangan.
Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Satu Frekuensi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan sumber daya pascabencana, kata dia, memerlukan kepastian regulasi agar tidak menghambat pemulihan.
“Kita perlu memastikan tidak ada keraguan maupun hambatan regulasi yang dapat menghambat langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Selain percepatan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian juga harus diperkuat,” ujar Pratikno.
Jalan Nasional dan SPAM Sudah Pulih, Rumah Hunian Baru Dibangun
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi respons cepat Kementerian PU. Ia berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemda yang telah menerima alokasi anggaran penanganan bencana dari Kementerian Keuangan tahun ini segera mempercepat realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Agar aktivitas masyarakat di daerah terdampak dapat segera pulih kembali,” kata Tito.
Hingga 17 Juni 2026, Kementerian PU mencatat seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak telah kembali fungsional. Pada sektor sumber daya air dan permukiman, sebanyak 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga telah berfungsi normal.
Sementara itu, pembangunan rumah hunian pascabencana telah mencapai 1.554 unit yang tersebar di 18 lokasi. Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan bencana melalui prinsip build back better, agar infrastruktur yang dibangun kembali mampu mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
