SINGKIL — Kabar batalnya pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2026 ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, persoalan yang menjadi ganjalan proyek strategis nasional tersebut sudah berulang kali disorot sejak pertengahan tahun lalu, terutama soal ketersediaan lahan.
Akar Masalah: Lahan 8 Hektare yang Tak Kunjung Bersertifikat
Sejak awal, pemerintah pusat menetapkan syarat utama pembangunan SR, yaitu lahan minimal 8 hingga 10 hektare yang berstatus jelas dan siap bangun. Namun, lokasi yang semula direncanakan di kawasan Islamic Center harus diubah karena tak memenuhi ketentuan terbaru.
Polemik semakin memanas saat rencana pembangunan diarahkan ke lahan yang disebut-sebut milik keluarga Bupati Safriadi Oyon, tepatnya milik sang anak, Hidayat Riadi Manik. Kondisi ini menuai kritik dari DPRK Aceh Singkil yang mempertanyakan proses peralihan lahan dan transparansi kebijakan.
Kegagalan Tahap Pertama dan Harapan yang Pupus
Pada Agustus 2025, Aceh Singkil sudah dipastikan gagal menerima pembangunan SR tahap pertama karena lahan belum siap secara administrasi dan legalitas. Saat itu, pemda sempat menyampaikan optimisme agar proyek bisa berjalan pada 2026 setelah seluruh persyaratan rampung.
Namun, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRK Aceh Singkil pada Januari 2026 mengungkap fakta pahit. Sertifikat lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan ternyata masih belum berstatus aset pemerintah daerah dan masih atas nama pihak lain. Hal ini dinilai menjadi penyebab utama Aceh Singkil tak bisa berjalan bersamaan dengan daerah lain seperti Subulussalam dan Nagan Raya.
Anggaran Rp 2,3 Miliar Terserap, Hasil Nihil
Ironisnya, di tengah belum tuntasnya urusan lahan, anggaran daerah untuk persiapan SR telah dialokasikan hingga miliaran rupiah. Media ini sebelumnya melaporkan sekitar Rp 2,3 miliar dari APBK telah digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari urusan lahan, renovasi fasilitas sementara, hingga operasional pendukung program.
Kini, setelah kabar pembatalan merebak, publik mempertanyakan efektivitas perencanaan pemda. Sejak awal berbagai kendala telah diketahui, namun proyek yang dijanjikan sebagai harapan baru bagi pendidikan anak-anak kurang mampu di Aceh Singkil belum juga menunjukkan kepastian.
Apa Langkah Pemkab Aceh Singkil Selanjutnya?
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum memberikan keterangan resmi atas kabar tersebut. Masyarakat pun menunggu kejelasan: apakah pembangunan SR hanya ditunda, atau Aceh Singkil kembali kehilangan kesempatan memperoleh proyek pendidikan bernilai ratusan miliar rupiah yang sejak awal digadang-gadang menjadi program unggulan daerah. (AB)
