MEUREUDU — Bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu tidak hanya merusak infrastruktur tambak di Pidie Jaya, tetapi juga menghentikan sumber penghidupan ratusan keluarga pesisir. Menghadapi situasi itu, KKP memutuskan memanfaatkan anggaran internal yang sudah tersedia melalui mekanisme refocusing, bukan menunggu dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan tahapan administrasi berbulan-bulan.
Desa Deah Pangwa Jadi Pusat Pemulihan
Penebaran benih udang dan penyerahan bantuan pakan untuk satu siklus budidaya dilakukan di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Jumat (24/7/2026). Sekretaris Jenderal KKP Dr. Ir. Andy Artha Donny Oktopura, S.T., M.E., hadir langsung bersama T.A. Khalid dan jajaran pemerintah daerah setempat.
Kepala Biro Perencanaan KKP Rudi Alek Wahyudin, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Enggar Sadtopo, Sekda Pidie Jaya, serta kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten turut mendampingi. Petambak penerima bantuan tampak antusias menyambut program pemulihan ini.
Mengapa Refocusing Anggaran Jadi Solusi?
T.A. Khalid menjelaskan bahwa jika pemerintah hanya mengandalkan proses anggaran rehabilitasi konvensional, petambak akan kehilangan satu hingga beberapa siklus produksi. Kerugian ekonomi masyarakat pesisir pun berpotensi membesar.
"Sebagai mitra KKP di Komisi IV DPR RI, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KKP. Anggaran rehabilitasi dari pemerintah memang masih berproses, tetapi KKP mengambil langkah cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal agar pemulihan di Aceh tidak perlu menunggu lebih lama," ujar T.A. Khalid.
Bukan Sekadar Bangun Tambak, Tapi Pulihkan Produksi
Konsep pemulihan yang dijalankan KKP tidak berhenti pada perbaikan fisik infrastruktur. Pemerintah juga menyediakan benih udang dan pakan untuk satu siklus budidaya sebagai stimulus awal agar petambak bisa bangkit mandiri.
"Yang terpenting bagi kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali berproduksi dan memperoleh penghasilan," tegas anggota Komisi IV DPR RI itu.
Target Agustus 2026: Butuh Sinergi Semua Pihak
T.A. Khalid optimistis rehabilitasi tambak di Pidie Jaya dapat selesai pada Agustus 2026. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan pada soliditas koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Sebesar apa pun anggaran yang tersedia tidak akan maksimal tanpa sinergi semua pihak. Karena itu kami berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait dapat bekerja bersama menyelesaikan program ini," katanya.
T.A. Khalid menambahkan, kolaborasi antara KKP, Komisi IV DPR RI, pemerintah daerah, dan masyarakat akan mempercepat pemulihan kawasan tambak serta memperkuat ketahanan sektor budidaya udang di Aceh. Kegiatan penebaran benih dan penyerahan bantuan pakan menjadi bukti bahwa respons cepat pemerintah mampu memutus rantai keterlambatan akibat birokrasi.
