BANDA ACEH — Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengkritik keras lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis yang melanda tiga provinsi di Sumatra. Aksi simbolis pengibaran bendera putih digelar di halaman Masjid Raya Baiturrahman sebagai bentuk protes atas kondisi pemulihan yang dinilai berjalan di tempat.
Koordinator Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Rahmad Maulidin, mengatakan bahwa sembilan bulan setelah bencana, berbagai persoalan fundamental justru belum tersentuh. Kerusakan infrastruktur krusial masih terlihat jelas di lapangan.
"Hari ini kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana melakukan aksi pengibaran bendera putih. Itu adalah aksi simbolis bahwa negara telah gagal melakukan pemulihan bencana ekologis yang terjadi di Aceh, Sumut dan juga Sumbar," kata Rahmad kepada awak media, termasuk Nukilan.
Jembatan Rusak dan Lumpur Belum Bersih, Banjir Susulan Mengancam
Rahmad membeberkan sejumlah temuan lapangan yang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Jalan akses ke daerah terdampak masih sulit dilalui, jembatan yang putus belum diperbaiki, dan tumpukan material lumpur sisa bencana masih dibiarkan.
"Hingga hari ini, sembilan bulan bencana ekologisnya terjadi, pemulihan jalan di tempat, tidak ada perkembangan yang serius. Jembatan masih rusak, jalan akses masih sulit, begitu juga dengan lumpur yang belum dibersihkan," ujarnya.
Kondisi ini disebutnya menjadi ancaman serius menjelang puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada Oktober hingga Desember mendatang. Normalisasi sungai yang tak kunjung dilakukan berpotensi memicu banjir berulang di titik yang sama.
"Sedangkan di lapangan, sungai belum dinormalisasi. Itu berpotensi akan terjadi banjir berulang. Sehingga masyarakat yang sudah menjadi korban akan menjadi korban kedua kalinya," terang Rahmad.
Anggaran Tak Tepat Sasaran, Program Bagi-Beni Benih Dikritik
Koalisi juga menyoroti kebijakan anggaran pemulihan yang dinilai tidak nyambung dengan kebutuhan korban di lapangan. Sejumlah program kementerian yang berjalan di Aceh disebut tidak berkaitan langsung dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kami melihat beberapa program pemerintah, bahkan di Aceh, misalnya Kementerian Pertanian masih soal bagi-bagi benih. Padahal tidak ada hubungan dengan percepatan rehab rekon," ujarnya.
Hal serupa juga terjadi di Kementerian UMKM yang disebut masih berkutat pada kegiatan sosialisasi. Menurut Rahmad, klaim pemerintah mengenai percepatan pemulihan tidak sesuai dengan realitas yang ditemukan di masyarakat.
"Kami simpulkan itu semua hanya omong kosong soal percepatan rehab rekon yang diupayakan oleh pemerintah," ujarnya.
Huntara Seadanya, Warga Zona Merah Terlantar
Persoalan hunian menjadi sorotan paling krusial. Rahmad menyebut banyak hunian sementara (huntara) dibangun secara seadanya, sementara kejelasan pembangunan hunian tetap (huntap) dan lokasi relokasi bagi warga di kawasan rawan bencana masih menggantung.
"Ya, kami melihat banyak huntara yang dibangun seadanya, huntap tidak ada kejelasan," katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Gayo Lues. Sebagian warga yang wilayahnya telah ditetapkan sebagai zona merah terpaksa kembali ke desa masing-masing lantaran pemerintah belum menyediakan lokasi relokasi yang layak dan aman.
"Di beberapa tempat, masyarakat yang sudah dikatakan berada di wilayah zona merah itu belum ditempatkan di mana lokasi yang layak untuk masyarakat," pungkasnya.
