BANDA ACEH — Aliansi Aneuk Nanggroe menilai DPRA lalai menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Aceh dalam pemulihan bencana. Juru Bicara Aliansi Aneuk Nanggroe, Zuhari Alvinda Haris, menegaskan legislatif harus memastikan kebijakan dan anggaran pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak, bukan sekadar berjalan di atas kertas.
“DPRA dan Pemerintah Aceh harus fokus dalam menangani pemulihan bencana Aceh. Jangan diam dan membisu atas kesengsaraan rakyat Aceh hari ini yang dilanda bencana,” kata Zuhari, Rabu (12/8/2026).
Pemulihan Tak Hanya Infrastruktur, tapi Juga Ekonomi dan Pendidikan
Aliansi meminta pemulihan tidak hanya menyasar perbaikan infrastruktur fisik. Sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak harus menjadi prioritas yang setara. Zuhari menilai pemerintah wajib mempercepat proses pemulihan karena sebagian warga masih menghadapi kondisi sulit berbulan-bulan setelah bencana terjadi.
Menurutnya, keterlambatan penanganan di sektor-sektor non-fisik ini justru memperpanjang penderitaan warga yang kehilangan mata pencaharian. Aliansi mendesak agar program pemulihan dirancang dengan melibatkan kebutuhan riil di lapangan, bukan berdasarkan asumsi birokrasi semata.
Aparat Diminta Usut Dugaan Deforestasi Pemicu Banjir dan Longsor
Dalam pernyataan yang sama, Aliansi Aneuk Nanggroe meminta aparat penegak hukum memproses pihak-pihak yang diduga melakukan deforestasi apabila terbukti memiliki kaitan dengan bencana banjir dan longsor. Zuhari menegaskan persoalan ini tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Desakan ini muncul seiring meluasnya dampak bencana hidrometeorologi yang dipicu kerusakan lingkungan di daerah hulu. Aliansi menilai tanpa penegakan hukum yang tegas, potensi bencana serupa akan terus berulang pada musim penghujan mendatang.
Surat RDP Dikirim ke DPRA, Aksi Jalanan Jadi Ultimatum
Aliansi Aneuk Nanggroe telah mengirimkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRA pada Selasa (11/8). Zuhari mengatakan pihaknya akan turun ke jalan apabila permohonan tersebut tidak mendapat respons dari legislatif.
“Kami akan mempertanyakan secara serius proses pengawasan terhadap anggaran pemulihan bencana dan menuntut hak masyarakat Aceh,” katanya.
Aliansi juga mengingatkan DPRA agar serius mengawasi penggunaan anggaran penanganan dan pemulihan bencana. Menurut Zuhari, setiap dana yang telah disalurkan merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, bukan untuk kepentingan lain di luar peruntukannya.
