ACEH — Presiden Prabowo Subianto memastikan program pembangunan 5.000 jembatan desa berjalan tahun ini. Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan akses warga, terutama anak-anak yang kerap mempertaruhkan nyawa saat berangkat sekolah.
"Tidak boleh ada anak-anak bertarung nyawa saat ke sekolah," kata Prabowo dalam pernyataannya, Senin (16/6).
Jembatan sebagai Penyelamat Akses Pendidikan
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah yang tidak lagi memandang infrastruktur desa sekadar urusan konektivitas ekonomi. Jembatan desa kini masuk dalam kategori layanan dasar pendidikan karena menjadi penentu kehadiran siswa di kelas.
Di sejumlah daerah, anak-anak terpaksa menyeberangi sungai dengan ban bekas, bergelantungan di jembatan gantung rapuh, atau berjalan kaki berjam-jam memutar karena akses putus. Kondisi ini selama bertahun-tahun menjadi penyebab tingginya angka anak putus sekolah di wilayah pedalaman.
Target Fisik dan Dampak yang Diharapkan
Dengan target 5.000 unit, pemerintah membidik pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa terpencil yang selama ini terisolasi. Setiap jembatan yang berdiri diharapkan langsung memangkas waktu tempuh warga menuju pasar, puskesmas, dan sekolah.
Selain aspek keselamatan, pembangunan infrastruktur ini juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal. Material dan tenaga kerja konstruksi diutamakan berasal dari desa setempat, sehingga anggaran pemerintah berputar langsung di masyarakat.
Kesiapan Anggaran dan Pelaksanaan di Lapangan
Pemerintah belum merinci mekanisme pembagian kuota jembatan per provinsi. Namun, skema pendanaan dipastikan menggunakan anggaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta sumber lain yang tersedia di kementerian terkait.
Pengawasan akan melibatkan aparat desa dan pemerintah daerah untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai standar. Titik rawan di daerah aliran sungai dan kawasan perbukitan menjadi prioritas utama dalam penentuan lokasi pembangunan.
Program ini merupakan bagian dari target pembangunan infrastruktur desa yang lebih luas, termasuk jalan desa dan irigasi. Pemerintah menilai akses yang aman merupakan prasyarat mutlak sebelum memperbaiki kualitas layanan publik di daerah tertinggal.
