BANDA ACEH — Lembaga Wali Nanggroe Aceh menegaskan bahwa perjanjian damai 2005 bukan sekadar dokumen politik, melainkan fondasi bagi transformasi sosial-ekonomi yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam pernyataan resminya, Malik Mahmud menyebut kesepakatan itu telah membuka ruang rekonsiliasi, pembangunan demokrasi, serta mengubah citra Aceh di mata internasional.
“MoU Helsinki bukan sekadar mengakhiri konflik yang berkepanjangan, tetapi juga membuka ruang bagi rekonsiliasi, pembangunan, demokrasi, serta lahirnya tatanan kehidupan yang lebih damai dan bermartabat bagi seluruh rakyat Aceh,” ujar Wali Nanggroe.
Perubahan Nyata Selama 21 Tahun Damai
Malik Mahmud memaparkan bahwa perjalanan dua dekade lebih membawa perbaikan signifikan di berbagai sektor. Infrastruktur yang hancur akibat konflik dan tsunami berhasil dibangun kembali, pertumbuhan ekonomi menggeliat, dan layanan pendidikan serta kesehatan menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi.
Tata kelola pemerintahan pun menguat, membuka peluang kerja sama yang lebih luas di tingkat nasional dan internasional. Kepercayaan global yang pulih turut mendatangkan dukungan kemanusiaan untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi pascatsunami.
Bencana November 2025 Jadi Ujian Solidaritas
Perjalanan perdamaian Aceh tidak luput dari cobaan. Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada 26 November 2025 menyebabkan kerusakan dan penderitaan bagi warga. Namun, semangat persaudaraan justru menguat melalui solidaritas dan gotong royong antarwarga.
Menurut Wali Nanggroe, respons kolektif terhadap bencana tersebut membuktikan bahwa nilai-nilai perdamaian telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, bukan hanya jargon seremonial tahunan.
Imbauan Jelang 15 Agustus: Jangan Mudah Terprovokasi
Menghadapi peringatan tahun ini, Malik Mahmud mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpancing pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas. Ia secara spesifik menyebut potensi penyebaran kebencian dan upaya memecah belah persaudaraan yang telah terpelihara lebih dari dua dekade.
“Jadikan peringatan 15 Agustus sebagai momentum refleksi, rasa syukur, dan komitmen bersama untuk memperkuat harmoni sosial serta mempercepat pembangunan yang adil, inklusif, dan bermartabat,” tegasnya.
Atas nama Lembaga Wali Nanggroe, ia menyampaikan penghormatan kepada seluruh pihak yang berkontribusi menjaga perdamaian, mulai dari tokoh perdamaian, ulama, akademisi, mantan kombatan, aparat keamanan, hingga organisasi masyarakat dan kelompok pemuda serta perempuan. “Perdamaian adalah warisan bersama yang harus terus dirawat sebagai amanah lintas generasi,” pungkasnya.
