BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mulai serius menindaklanjuti inovasi pengolahan lumpur dan pasir pascabencana menjadi bata ringan. Setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memberikan sinyal dukungan, Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, langsung menggerakkan jajarannya untuk memfasilitasi tim riset Universitas Syiah Kuala (USK). Sebuah rapat khusus pun digelar di Ruang Potda II Kantor Gubernur Aceh, Selasa (11/8/2026), untuk membahas langkah konkret pengembangan produk yang disebut Aceh Brick itu.
Dukungan itu disampaikan Gubernur Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (13/8/2026). "Sangat positif. Pemerintah Aceh sangat mendukung," ujarnya. "Gubernur Mualem sangat mengharapkan hasil penelitian USK bernilai manfaat bagi Aceh."
Mengubah Sisa Bencana Menjadi Material Bangunan
Rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, tersebut menyoroti potensi besar material sedimentasi yang selama ini menjadi masalah lingkungan. Menurut Robby, inovasi ini sejalan dengan kebutuhan mendesak akan material alternatif untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
"Kita ingin mengubah material yang sebelumnya menjadi persoalan bencana menjadi sumber solusi. Lumpur dibersihkan, diolah menjadi material bangunan, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan hasilnya dapat kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan Aceh," kata Robby.
Tim Riset USK yang dipimpin Prof Dr Ir Abdullah, ahli beton ringan, menjelaskan keunggulan utama bata ringan ini terletak pada bobotnya yang jauh lebih ringan dibandingkan batu bata konvensional. Karakteristik ini membuat Aceh Brick sangat potensial digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok yang sulit dijangkau, seperti jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung lainnya.
"Pemanfaatan lumpur dan pasir juga berpotensi menjaga ekosistem karena dapat mengurangi kebutuhan pengambilan tanah liat dari alam sebagai bahan baku batu bata," tambah Guru Besar USK tersebut.
Balai Jakon Siapkan Pelatihan Produksi untuk Warga Terdampak
Langkah lanjutan dari kajian ini tidak hanya berhenti pada uji teknis. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Aceh (Balai Jakon), Indra Suhada, menyambut baik usulan tersebut dan menyiapkan dukungan nyata. Pihaknya akan menggelar pembinaan, percontohan, serta pelatihan bagi kelompok masyarakat untuk memproduksi bata ringan secara mandiri.
"Produk ini berpotensi dikembangkan sebagai material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan standar yang berlaku," kata Indra.
Kendati demikian, Pemerintah Aceh memastikan pemanfaatan material bencana ini tidak akan terburu-buru. Robby menegaskan bahwa setiap lokasi memiliki karakteristik sedimen yang berbeda, sehingga seluruh material wajib melalui uji teknis dan penilaian kelayakan terlebih dahulu.
Apa Saja Tindak Lanjut Kajian Aceh Brick?
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah poin tindak lanjut yang akan dikerjakan bersama antara Pemprov Aceh, USK, dan Balai Jakon. Berikut rinciannya:
- Penilaian teknis dan peluang kerja sama antara USK dan Balai Jakon, termasuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan bata ringan.
- Penyiapan model produksi yang dapat diterapkan langsung oleh kelompok masyarakat terdampak.
- Pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat di wilayah yang terkena bencana.
- Penyiapan lokasi percontohan produksi Aceh Brick.
- Pengkajian pemanfaatan Aceh Brick sebagai material resmi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi 2026–2028.
Sebelum digunakan secara luas dalam proyek pemerintah, produk Aceh Brick tetap harus melewati tahapan uji mutu, pengujian lapangan, dan pemenuhan standar teknis. Hal ini untuk memastikan material yang digunakan aman dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstruksi.
Pemerintah Aceh menilai pengembangan Aceh Brick memiliki tiga manfaat strategis sekaligus: mempercepat pembersihan lumpur dan sedimen pascabencana, menyediakan material alternatif untuk pembangunan, serta menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat di wilayah terdampak. Dengan begitu, pendekatan pemulihan ini diharapkan berjalan berbasis ekonomi masyarakat dan berkelanjutan.
