ACEH — IPA menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers usai pembukaan IPA Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-50 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026). Kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewakili Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan sehari sebelumnya dinilai sebagai sinyal komitmen pemerintah pusat. Namun, IPA menekankan bahwa komitmen serupa mutlak diperlukan di tingkat daerah.
Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengapresiasi pernyataan pemerintah yang menyebut pentingnya kolaborasi dan perbaikan iklim investasi, termasuk percepatan perizinan dan penguatan kepastian hukum. Menurutnya, langkah itu merupakan kebutuhan utama bagi industri hulu migas yang memiliki siklus investasi panjang, padat modal, dan berisiko tinggi.
"Pemerintah yang dimaksud di sini bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga termasuk Pemerintah Daerah," kata Marjolijn dalam konferensi pers tersebut. Ia menambahkan, konsistensi kebijakan menjadi kunci agar calon investor dan perusahaan yang sudah ada di Indonesia memiliki keyakinan untuk menempatkan investasinya di tanah air.
IPA berharap komitmen itu segera diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten dan implementasi cepat, baik di pusat maupun daerah. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat pengembangan industri hulu migas nasional sekaligus mendukung target ketahanan energi Indonesia.
Chairperson IPA Teresita Listyani mengapresiasi para pelaku usaha yang tetap mempercayakan IPA Convex 2026 sebagai wadah untuk menjalin kesepakatan. Sejumlah perjanjian penting, seperti penandatanganan kontrak Wilayah Kerja (WK) dan pengumuman hasil tender, terjadi dalam ajang tersebut. "Hal itu menunjukkan bahwa industri hulu migas tidak sunset tetapi masih bergerak untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia," ujar Teresita.
Pernyataan IPA menyoroti celah yang kerap terjadi dalam realisasi investasi: kebijakan pusat yang progresif kerap terhambat oleh regulasi atau lambannya birokrasi di daerah. Dengan sifat investasi hulu migas yang sangat jangka panjang, konsistensi kebijakan lintas level pemerintahan menjadi faktor penentu daya saing Indonesia di kancah global.