ACEH — Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia (MITI) resmi menetapkan dua syarat utama bagi mobil listrik CBU (Completely Built-Up) yang masuk ke negaranya. Kebijakan ini berlaku efektif 1 Juli 2026 dan langsung mengubah peta persaingan kendaraan energi baru (NEV) di Malaysia yang selama ini didominasi merek China.
Aturan pertama menyangkut nilai Cost, Insurance, and Freight (CIF) yang tidak boleh kurang dari 200 ribu ringgit atau setara sekitar US$49.160. Kedua, mobil listrik yang diimpor harus memiliki motor listrik minimal 180 kW (sekitar 241 hp).
Karena harga jual akhir masih ditambah pajak, biaya operasional, dan margin dealer, mobil yang lolos aturan ini diperkirakan melambung jauh di atas 200 ribu ringgit (sekitar Rp882 jutaan). Dengan kata lain, segmen mobil listrik murah praktis tertutup untuk impor utuh.
Data Departemen Transportasi Jalan Malaysia (JPJ) mencatat merek China di luar Proton—yang dimiliki Geely—menguasai sekitar 60 persen pasar NEV Malaysia pada 2025. Namun, aturan baru membuat hampir seluruh produk andalan mereka gugur.
BYD saat ini memasarkan tujuh model di Malaysia dan seluruhnya memiliki harga awal di bawah 200 ribu ringgit. Beberapa model seperti Dolphin dan varian dasar Atto 3 bahkan memiliki tenaga di bawah ketentuan minimum 180 kW. Model lain seperti Zeekr 7X dan Chery Omoda E5 juga tidak lagi bisa diimpor berdasarkan aturan tersebut, melansir Caixin.
Sebagian produsen China sempat melirik produksi lokal (CKD) untuk menghindari hambatan impor. Namun, pemerintah Malaysia menetapkan persyaratan manufaktur baru yang berlaku untuk proyek disetujui setelah 1 September 2025.
Aturan itu mewajibkan harga kendaraan minimal 100.000 ringgit (sekitar US$24.580). Lebih berat lagi, minimal 80 persen produksi harus diekspor, sementara penjualan domestik dibatasi maksimal 20 persen. Proses bernilai tambah tinggi seperti pengelasan, pengecatan, dan perakitan akhir juga wajib dilakukan di Malaysia.
Rencana BYD membangun pabrik CKD di Tanjung Malim, Perak, dengan luas sekitar 600.000 meter persegi, dilaporkan mengalami hambatan. Analis yang dikutip Caixin menilai persyaratan ekspor 80 persen sulit dipenuhi BYD karena perusahaan itu sudah memiliki kapasitas produksi besar di Thailand, Indonesia, dan China, menurut Car News China.
Kebijakan ini jelas memukul strategi BYD yang selama ini mengandalkan model terjangkau untuk merajai pangsa pasar. Dengan aturan ganda—impor ketat dan produksi lokal yang dibebani kuota ekspor—peluang merek China untuk terus mendominasi NEV Malaysia semakin sempit.
Konsumen Malaysia yang mengincar mobil listrik murah kemungkinan besar harus beralih ke opsi lain, termasuk model produksi lokal dari Proton atau merek non-China yang mungkin masih bisa memenuhi syarat impor.