BANDA ACEH — Pemerintah pusat belum mengambil keputusan final terkait permintaan Aceh untuk membawa gas bumi dari Blok Andaman ke darat, tepatnya KEK Arun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut semua masih dalam tahap pembahasan yang berujung pada perhitungan ekonomi.
"Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win. Kita ngak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi," kata Bahlil kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu.
Pertimbangan utama pemerintah, menurut Bahlil, adalah biaya investasi infrastruktur. Gas yang ditemukan Mubadala Energy di lepas pantai itu berada di atas 12 mil laut. Untuk menarik gas tersebut ke darat, diperlukan pembangunan pipa bawah laut yang mahal.
"Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per MMBTU," ujarnya.
Dengan harga setinggi itu, Bahlil khawatir gas yang dihasilkan tidak kompetitif bagi industri. Ia menekankan bahwa bisnis migas harus menguntungkan semua pihak, termasuk investor dan rakyat Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau akrab disapa Mualem, telah menyurati Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM. Isi suratnya jelas: Aceh meminta gas dari Lapangan Tangkulo South Andaman tidak diolah di laut lepas menggunakan fasilitas FPSO (Floating production, storage, and offloading).
Sebagai gantinya, Aceh mengusulkan pembangunan fasilitas penerima di darat atau onshore receiving facility (ORF) yang berlokasi di KEK Arun. Selain itu, Aceh juga meminta alokasi gas untuk industri lokal dan penundaan sementara dokumen perencanaan (Plan of Development/PoD) proyek tersebut.
Mubadala Energy menargetkan produksi awal sebesar 300 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari Blok Andaman. Sebagian dari gas ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Negara (PLN) dan industri di Aceh, khususnya Pupuk Iskandar Muda (PIM).
"Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman," jelas Bahlil.
Menteri ESDM menegaskan, meskipun Mubadala Energy adalah pemegang konsesi, pemerintah harus memastikan keberlanjutan proyek dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. "Itu yang paling penting. Dan itu kan ada bagi hasilnya juga," pungkasnya.