LHOKSEUMAWE — Kekhawatiran akan masa depan demokrasi di era pemerintahan Prabowo Subianto kembali mengemuka. Dr. Teuku Kemal Fasya, M.Hum, dosen FISIP Universitas Malikussaleh, menilai terdapat jurang antara retorika antioligarki yang digaungkan pemerintah dengan praktik tata kelola yang berjalan saat ini.
Pandangan itu disampaikan Kemal setelah mencermati jalannya Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) di Jakarta International Convention Center, Senayan, 26-28 Juni 2026. Forum tersebut menghadirkan sekitar 2.600 rektor, dekan, profesor, serta pimpinan perguruan tinggi dari berbagai daerah.
Kemal menyoroti komposisi pembicara dalam forum tersebut. Selain ekonom Prof. Jeffrey Sachs, hampir seluruh pembicara lainnya merepresentasikan suara pemerintah, mulai dari Presiden Prabowo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menko Pangan Zulkifli Hasan.
“Selain Jeffrey Sachs, hampir seluruh pembicara merepresentasikan suara pemerintah. Karena itu, forum ilmiah seperti ini jangan sampai berubah menjadi ruang ekspresi negara yang berjalan satu arah,” kata Kemal kepada Dialeksis.com, Selasa (11/8/2026).
Ia menilai presentasi panjang Presiden Prabowo mengenai pembangunan infrastruktur, Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran hingga ketahanan pangan mengandung sejumlah gagasan penting. Namun, forum akademik semestinya juga memberikan ruang dialog dan kritik agar kebijakan pemerintah dapat dibedah secara terbuka.
Kemal juga mempertanyakan efektivitas struktur Kabinet Merah Putih yang relatif besar. Menurut dia, banyaknya kementerian dan posisi wakil menteri perlu diuji dari sisi efektivitas, efisiensi anggaran, serta manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ketika pemerintah berbicara mengenai efisiensi, publik tentu berhak bertanya apakah struktur pemerintahan yang besar tersebut sejalan dengan semangat efisiensi itu sendiri,” ujarnya.
Ia turut mengkritik model politik akomodasi yang menempatkan banyak elite pendukung pemerintah ke dalam lingkar kekuasaan. Kabinet, kata Kemal, seharusnya tidak hanya menjadi ruang kompromi politik, tetapi juga membuka kesempatan luas bagi kalangan profesional dan akademisi yang memiliki kompetensi serta integritas.
Senada dengan itu, Kemal mengingatkan bahwa kebijakan populis seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan program sosial lainnya tetap harus ditopang tata kelola, transparansi anggaran, serta pengawasan yang kuat. Ia menegaskan, rencana pemerintah merampingkan jumlah BUMN patut diapresiasi jika benar-benar mampu meningkatkan efisiensi.
“Jangan sampai program besar dengan anggaran besar justru menciptakan ruang baru bagi pemburu rente dan kelompok yang dekat dengan kekuasaan,” katanya.
Dalam teori politik, jelas Kemal, oligarki tumbuh ketika kelompok dengan kekuatan ekonomi memperoleh akses terlalu dalam terhadap proses pengambilan keputusan negara. Ia merujuk pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mengenai kemunduran demokrasi serta pandangan ekonom Joseph Stiglitz tentang bahaya praktik rent seeking.
Persoalan lain yang patut diperhatikan adalah kecenderungan semakin besarnya ruang kekuasaan elite dibandingkan partisipasi masyarakat. Kemal menyinggung perubahan regulasi mengenai TNI serta berkembangnya kembali perdebatan publik mengenai keterlibatan militer dalam jabatan sipil.
Menurutnya, reformasi sektor keamanan merupakan proses panjang pascareformasi yang tidak seharusnya mengalami kemunduran. Tantangan besar pemerintahan Prabowo, lanjut dia, bukan hanya menyatakan perang terhadap oligarki, tetapi membuktikannya melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka.
“Pertanyaannya adalah bagaimana demokrasi partisipatoris dapat diperkuat di era Prabowo. Itu membutuhkan keberanian membuka ruang kritik dan melepaskan pemerintah dari ketergantungan terhadap lingkar elite,” tuturnya.
Kemal menegaskan, demokrasi membutuhkan tiga fondasi penting, yakni partisipasi, keadilan, dan transparansi. “Dalam oligarki tidak ada partisipasi, keadilan, dan transparansi. Yang tumbuh adalah eksklusivisme serta eli...”