Pencarian

DFAT Australia Nilai Satu Data Aceh Lebih Maju dari 12 Provinsi Lain, Jadi Rujukan Gorontalo hingga NTT

Rabu, 12 Agustus 2026 • 14:53:01 WIB
DFAT Australia Nilai Satu Data Aceh Lebih Maju dari 12 Provinsi Lain, Jadi Rujukan Gorontalo hingga NTT
Pemerintah Australia menilai inovasi tata kelola Satu Data Aceh lebih maju dibandingkan 12 provinsi lain dan menjadi rujukan bagi Gorontalo, Maluku, hingga NTT.

BANDA ACEH — Pengakuan atas tata kelola data Aceh datang langsung dari perwakilan pemerintah Australia. Astrid Kartika, Unit Manager Decentralisation and Governance DFAT Kedutaan Besar Australia di Jakarta, menegaskan bahwa inovasi yang dikembangkan Pemerintah Aceh tidak hanya berhenti untuk kebutuhan internal, tetapi juga dipelajari dan ditiru oleh daerah lain.

"Cukup banyak yang dipelajari dari Aceh dan selalu Aceh itu menjadi terdepan ketika melakukan beberapa inovasi-inovasi yang kemudian ditiru oleh Pemerintah Pusat ataupun ditiru oleh Pemerintah Provinsi lainnya," kata Astrid di Banda Aceh, Selasa (11/8/2026).

Aceh Jadi Sekolah Lapangan bagi Gorontalo, Maluku, dan NTT

Praktik baik Satu Data Aceh ternyata tidak hanya menjadi pajangan. Sekitar setahun lalu, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) difasilitasi untuk datang langsung ke Aceh mempelajari pengembangan tata kelola data.

Hasilnya, dalam kurun waktu tiga hingga empat bulan setelah kunjungan, sejumlah pendekatan yang dipelajari dari Aceh mulai diterapkan dengan penyesuaian di masing-masing daerah. Astrid mengibaratkan berbagi pengalaman ini sebagai amal jariyah.

"Jadi kalau kita sebagai Muslim melihat itu kan sebagai amal jariyah. Kita berbagi ilmu dan kemudian ditiru dan diadopsi oleh Pemerintah Provinsi lain," ujarnya.

Tantangan Berat: Menyambungkan Data 23 Kabupaten/Kota

Kendati diakui lebih maju, Astrid mengingatkan ada pekerjaan rumah besar yang belum tuntas. Posisi terdepan harus diikuti langkah lanjutan, terutama memastikan data dari 23 kabupaten/kota di Aceh terhubung dengan sistem yang telah dibangun Pemerintah Aceh.

Integrasi ini dinilai krusial agar data pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Data kabupaten/kota dan provinsi perlu saling terhubung untuk menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih kuat.

Astrid mengakui proses ini bukan pekerjaan sederhana. Perbedaan sumber data, sistem yang digunakan, hingga penentuan data rujukan bersama menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama. Forum Satu Data Aceh dinilainya menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota.

Australia Butuh 100 Tahun, Aceh Ditargetkan 6 Bulan

Astrid membandingkan proses pembangunan sistem data terintegrasi di Australia yang memakan waktu lebih dari satu abad. Menurutnya, pertikaian soal data di Australia hampir minimal karena semua sistem sudah terintegrasi sejak lama.

"Di Australia pertikaian atau pertengkaran mengenai data itu hampir minimal. Karena memang semua sistemnya sudah terintegrasi. Tapi untuk kami mencapai stage yang sekarang perlu 100 tahun lebih untuk membangunnya," katanya.

Namun, kemajuan teknologi dinilai bisa memangkas waktu tersebut secara drastis. Kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) disebut dapat membantu pengelolaan data jauh lebih cepat dibandingkan era Australia membangun sistemnya.

"Kita tidak perlu 100 tahun di Indonesia, karena sekarang teknologi sudah semakin canggih. Ketika kita kemarin masih bingung mengenai sistem, kita sekarang sudah banyak sistem termasuk AI yang akan membantu memudahkan," jelas Astrid.

Ia berharap seluruh sistem di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dapat terhubung dalam waktu sekitar enam bulan ke depan. Target ini dinilai realistis dengan dukungan teknologi yang ada saat ini.

"Kami betul-betul berharap Bapak/Ibu melalui forum hari ini bisa memulai langkah yang harapannya tidak perlu 100 tahun. Diharapkan enam bulan cukup untuk bisa menyatukan semua sistem di Provinsi Aceh, sistem Pemerintah Provinsi Aceh dan juga 23 kabupaten/kota," katanya.

Data Harus Bisa Dipercaya, Bukan Sekadar Sistem

Astrid menekankan penguatan tata kelola data pada akhirnya bukan sekadar persoalan membangun sistem atau menghubungkan berbagai platform. Data harus dapat dipercaya, memiliki akuntabilitas yang jelas, dan benar-benar digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami siap membantu Bapak/Ibu untuk bisa membangun sistem yang betul-betul nanti bisa dipercaya, kemudian akuntabilitasnya jelas, dan yang pasti manfaatnya ada," pungkasnya.

Follow pantauaceh.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: infopublik.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Terkini

Indeks