Jarak 15,5 Km dari Bandara, Menteri Dody Hanggodo Pacu Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Tengah

Penulis: Redaksi  •  Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:12:12 WIB
Jarak 15,5 Km dari Bandara, Menteri Dody Hanggodo Pacu Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Tengah
JAKARTA - Hanya berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure, kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire terus dikebut pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Waktu tempuh dari bandara menuju lokasi tersebut diperkirakan hanya sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda empat. Sementara jika ditarik dari pusat Kabupaten Nabire, jaraknya sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 60 menit.

Kedekatan akses ini dinilai akan mempermudah mobilitas begitu Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah beroperasi. Direktorat Jenderal Cipta Karya mencatat progres pembangunan ketiga gedung tersebut sudah mencapai 36,90% per 9 Agustus 2026, dengan target rampung Desember 2026.

Pekerjaan konstruksi berjalan sejak 20 Oktober 2025, digarap oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN.

Menteri PU Dody menyampaikan, "Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat."

Selain pembangunan gedung, Kementerian PU juga tengah menata kawasan sekitarnya, meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta plambing dan elektrikal. Pekerjaan yang dimulai Desember 2025 ini progresnya sudah 25,34%, dengan pekerjaan berjalan berupa penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, dan pengujian sand cone. Target penyelesaian penataan kawasan ini juga Desember 2026.

Pembangunan akses dan kelembagaan di Papua Tengah ini menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemerataan pembangunan serta penguatan wilayah Papua dalam kerangka pembangunan nasional yang inklusif.

Langkah tersebut juga merupakan wujud nyata dari PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Papua.

Reporter: Redaksi
Back to top