Menurut Fachrul Razi, menjadikan temuan gas raksasa di Blok Andaman sebagai motor industri hilir di dalam daerah adalah langkah strategis yang jauh lebih berdampak dibandingkan mengekspornya. Ia menyebut Aceh sudah memiliki infrastruktur dasar yang sangat mumpuni di Lhokseumawe dan Aceh Utara, termasuk kilang LNG eks-Arun, pelabuhan internasional, tangki penyimpanan, dan jaringan pipa yang bisa langsung diaktifkan kembali.
"Pasokan gas yang stabil dapat menghidupkan kembali atau meningkatkan kapasitas industri pupuk seperti PT PIM, industri petrokimia, hingga pembangkit listrik untuk menarik investasi manufaktur lainnya," ujar Fachrul Razi yang juga pendiri International Institute for Aceh Studies kepada Dialeksis, Senin (9/6/2026).
Bukan Sekadar Ekstraksi, Tapi Industrialisasi
Fachrul Razi menyampaikan sikap kritis bahwa pemerintah harus menjamin pembangunan industri hilir di KEK Arun bukan sekadar "pemanis" di atas kertas. Ia menuntut adanya klausul kewajiban domestic market obligation (DMO) yang tinggi untuk kebutuhan industri di Aceh, agar nilai tambah gas benar-benar dirasakan di dalam daerah.
"Aceh harusnya menuntut adanya klausul DMO yang tinggi. Jangan sampai narasi 'pusat petrokimia' ini justru menjadi alat pengalihan isu untuk melegalkan pengurasan gas mentah secara besar-besaran keluar dari Aceh," tegas mantan Ketua Komite I DPD RI tersebut.
Potensi Tenaga Kerja Lokal dan Transfer Teknologi
Fachrul Razi mengingatkan bahwa Aceh memiliki modal sosial dan teknis yang jarang dimiliki daerah lain. Selama puluhan tahun era kejayaan PT Arun NGL, Aceh telah mencetak ribuan tenaga kerja lokal ahli di bidang likuifaksi gas, perawatan kilang, hingga manajemen proyek skala global.
"Ketika produksi Arun menurun, banyak putra-putri terbaik Aceh yang 'hijrah' dan memegang posisi strategis di perusahaan migas internasional di Timur Tengah seperti QatarEnergy, Saudi Arambo, dan ADNOC, maupun di Eropa," jelasnya.
Pulangnya para profesional senior ini, menurut Fachrul, akan mempercepat kesiapan tenaga kerja muda lokal melalui transfer teknologi dan standar kerja internasional. Hilirisasi dinilai lebih padat karya dibandingkan industri hulu yang hanya padat modal saat fase konstruksi.
Tantangan bagi Pemerintah Pusat
Fachrul Razi menantang pemerintah pusat untuk memberikan "otoritas penuh" bagi Aceh dalam mengelola hilirisasi ini. Ia menilai jika pemerintah terus bersikap sentralistik, visi menjadikan Arun sebagai hub internasional akan sulit terwujud karena terbentur birokrasi.
"Saya menantang pemerintah pusat jika memang serius mendukung KEK Arun menjadi pusat petrokimia nasional, maka segera tetapkan skema bagi hasil yang adil, permudah perizinan bagi investor hilirisasi di Aceh, dan jangan sampai KEK Arun menjadi 'negara dalam negara' yang hanya diisi kontraktor asing," pungkasnya.
