BANDA ACEH — Jalan Enang-Enang yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues akhirnya diperbaiki oleh warga setempat secara swadaya. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh-Sumatra menilai kondisi ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menangani pemulihan fasilitas umum yang hancur akibat bencana ekologis.
“Yang terjadi sampai hari ini adalah warga masih membantu warga. Negara belum memberikan kepastian secara konkret terhadap pemulihan fasilitas yang hancur,” kata Juru Bicara Koalisi, Alfian, Rabu (8/7/2026).
Jalur Vital yang Terabaikan
Menurut Alfian, Jalan Enang-Enang merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan kawasan tengah Aceh. Namun, kerusakan parah di jalur tersebut tidak kunjung ditangani secara maksimal oleh pemerintah. Selain Enang-Enang, Jalan Kertas Kraft Aceh (KKA) juga disebut diperbaiki secara mandiri oleh masyarakat.
“Informasi dari warga, Jalan KKA juga disemen oleh masyarakat. Itu murni dikerjakan warga. Pemerintah tidak hadir,” ujar Alfian.
Respons Pejabar Baru Muncul Setelah Viral
Alfian menyoroti perubahan sikap pemerintah setelah persoalan ini menjadi perhatian publik. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo disebut baru mengapresiasi inisiatif warga setelah kasusnya viral. Kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri PU ke lokasi juga dinilai terlambat.
“Soal ucapan terima kasih itu, saya pikir baru muncul setelah ada reaksi publik. Kasus Enang-Enang ini sama persis, istilahnya no viral, no justice. Ketika tidak viral, berarti tidak ada keadilan,” tegasnya.
Alfian menambahkan, pola kunjungan pejabat yang hanya bersifat seremonial tanpa menghasilkan langkah nyata sudah sering terjadi. “Pemerintah hadir hanya datang, berfoto, berbicara, lalu pulang. Tidak ada progres,” katanya.
Desakan Status Bencana Nasional
Koalisi mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Alfian menilai langkah ini diperlukan agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi.
“Negara tidak perlu gengsi menetapkan bencana ekologis ini sebagai bencana nasional. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi skala prioritas,” pungkas Alfian.
Menurut Koalisi, lemahnya tata kelola izin tambang dan konsesi lahan menjadi akar dari kerusakan lingkungan yang memicu bencana ekologis di kawasan tersebut.
