ACEH SINGKIL — Ketua LMND Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil Surya Padli menyampaikan permintaan itu kepada Waspada.id pada Jumat (30/10/2026). Menurutnya, roadmap tersebut harus memuat arah kebijakan jangka panjang yang jelas, bukan sekadar dokumen administratif.
Desakan muncul karena sektor perikanan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di wilayah pesisir Aceh Singkil. Surya menilai potensi kelautan daerah itu tidak akan berdampak maksimal tanpa kebijakan yang berpihak kepada nelayan.
Lima Agenda yang Diminta Masuk Roadmap
LMND merinci sejumlah agenda utama yang menurut mereka wajib termuat dalam peta jalan tersebut. Agenda itu mencakup peningkatan pendapatan nelayan, pemerataan infrastruktur perikanan, kemudahan akses permodalan, penguatan koperasi dan kelompok usaha nelayan, serta perluasan akses dan pemasaran hasil tangkapan.
"Dengan demikian, Pemkab Aceh Singkil perlu memaparkan roadmap yang menjadi program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Aceh Singkil," kata Surya.
Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan target penerima manfaat, skema pendanaan, dan waktu hasil program dapat dirasakan nelayan. Tanpa indikator keberhasilan yang jelas, kebijakan pemberdayaan berisiko menjadi program rutin yang sulit diukur dampaknya.
Fasilitas Penunjang Dinilai Belum Merata
LMND menyoroti ketimpangan akses terhadap sarana penunjang ekonomi nelayan. Tempat pendaratan ikan, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, ketersediaan es, alat tangkap layak, permodalan, hingga jalur distribusi dan pemasaran disebut perlu masuk perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan tiap wilayah pesisir.
Persoalan nelayan, kata Surya, bukan semata kemampuan melaut dan jumlah tangkapan. Nelayan juga menghadapi tantangan menjaga kualitas hasil tangkapan, memperoleh harga jual layak, mengakses modal, dan menjangkau pasar lebih luas.
Ketimpangan akses itu berpotensi membuat nelayan kecil semakin sulit meningkatkan pendapatan. Ketika infrastruktur dan dukungan usaha tidak tersedia merata, potensi ekonomi pesisir berisiko hanya dinikmati kelompok tertentu sementara nelayan tradisional tetap rentan.
Pemetaan Kebutuhan Jadi Dasar Prioritas Anggaran
LMND mendesak Pemkab Aceh Singkil memetakan kebutuhan nelayan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendukung. Pemetaan itu harus menjadi dasar penentuan prioritas anggaran dan pelaksanaan program.
Pemerintah dinilai tidak cukup hanya membangun fasilitas. Fasilitas tersebut harus dipastikan dapat diakses, dimanfaatkan, dan memberi manfaat ekonomi bagi nelayan kecil.
LMND juga meminta ruang partisipasi dibuka bagi nelayan, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan. Pelibatan masyarakat dinilai penting agar program tidak hanya berbasis asumsi birokrasi.
Transparansi Anggaran dan Evaluasi Berkala
Roadmap yang diminta LMND harus memuat transparansi anggaran dan evaluasi berkala. Publik berhak mengetahui program yang telah dilaksanakan, jumlah anggaran dialokasikan, penerima manfaat, dan sejauh mana program meningkatkan kesejahteraan nelayan.
LMND menegaskan pembangunan sektor perikanan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program diluncurkan. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah meningkatnya pendapatan nelayan, membaiknya akses fasilitas ekonomi, terbukanya peluang usaha, dan berkurangnya kesenjangan antarkawasan pesisir.
Karena itu, Pemkab Aceh Singkil diminta menunjukkan komitmen melalui kebijakan konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nelayan dinilai tidak seharusnya terus dibebani tuntutan meningkatkan produktivitas tanpa diimbangi dukungan infrastruktur, akses pasar, dan kebijakan ekonomi memadai.
