Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan setelah bencana banjir bandang. Program ini tidak hanya difokuskan pada pemulihan sarana fisik, tetapi juga diarahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan yang bermutu bagi anak-anak terdampak bencana.
Berdasarkan informasi dari Infopublik.id, pembangunan SR Tahap II di Aceh dibagi menjadi dua wilayah kerja. SR Aceh 1 mencakup Aceh Besar, Bireuen, dan Lhokseumawe dengan capaian progres 2,81 persen per 30 Januari 2026. Sementara itu, SR Aceh 2 meliputi Nagan Raya, Subulussalam, dan Aceh Singkil dengan progres pembangunan mencapai 1,70 persen pada periode yang sama.
Proyek ini dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026. Paket pertama dikerjakan oleh konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sedangkan paket kedua ditangani oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan tetap mengedepankan kualitas agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Fasilitas sekolah dirancang permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare, dilengkapi asrama siswa dan guru, ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan digital, kantin sehat, klinik, sarana olahraga, serta ruang terbuka hijau.
Selain itu, bangunan sekolah dirancang dengan konsep tahan bencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan kapasitas lebih dari 112 ribu siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Program ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
