KUALA SIMPANG — Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengakui ketersediaan rumah permanen bagi penyintas banjir masih jauh dari cukup. Dari 10.000 unit hunian tetap (Huntap) yang dibutuhkan, baru 750 unit yang terbangun hingga pertengahan Mei 2026.
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyebutkan, ratusan unit yang sudah jadi itu berasal dari dua sumber. Sebanyak 500 unit dibangun oleh Yayasan Buddha Tzuchi, sementara 250 unit lainnya merupakan bantuan dari Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri).
“Sisanya masih terus diusahakan baik dari kementerian, perusahaan atau pun lembaga lainnya. Dalam kondisi kesusahan saat ini, kita terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan rumah hunian penyintas banjir,” kata Armia, Rabu (20/5/2026).
Lahan 28 Hektare dari Perusahaan Swasta
Salah satu perkembangan positif datang dari sektor lahan. PT Minamas Group, perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), telah menyatakan kesediaannya melepas 28 hektare lahannya untuk dijadikan lokasi Huntap. Langkah ini diharapkan mempercepat realisasi pembangunan rumah bagi ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
Pemkab Aceh Tamiang juga tengah menggenjot usulan bantuan sosial untuk warga terdampak. Total 40.515 kepala keluarga (KK) atau setara 143.711 jiwa telah diusulkan sebagai penerima Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) melalui Surat Keputusan (SK) By Name By Address (BNBA) Tahap III dan Tahap IV Tahun 2026.
Rincian Usulan Bantuan untuk 143.711 Jiwa
Pada BNBA Tahap III, Pemkab menetapkan 20.863 KK sebagai penerima bantuan yang mencakup Jaminan Hidup (Jadup), bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta bantuan isi perabotan rumah tangga. Total penerima dari tahap ini mencapai 74.405 jiwa.
Sedangkan untuk BNBA Tahap IV, jumlah penerima bantuan tercatat sebanyak 19.652 KK dengan total 69.306 jiwa. Armia berharap usulan yang telah disampaikan ke Kementerian Sosial RI bisa segera dicairkan sebelum Hari Raya Idul Adha.
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan terparah saat banjir melanda pada 26 November 2025. Hingga kini, ratusan warga masih menempati hunian sementara, menanti kepastian rumah permanen yang pembangunannya masih berjalan lambat.