BANDA ACEH — Pemerintah Aceh memutuskan untuk mengusulkan penerapan sistem resi gudang (SRG) bagi komoditas nilam ke Kementerian Perdagangan. Langkah ini diambil sebagai respons atas sejumlah persoalan struktural yang membelit sektor hulu bisnis nilam, mulai dari fluktuasi harga hingga akses pembiayaan yang terbatas bagi petani.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan bahwa SRG menjadi kunci untuk menstabilkan ekosistem bisnis nilam. “Solusinya untuk saat ini adalah penerapan SRG untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” katanya di Banda Aceh, Kamis.
Fluktuasi Harga dan Permainan Spekulan Jadi Masalah Utama
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T Robby Irza, membeberkan tantangan yang dihadapi petani nilam. Menurutnya, fluktuasi harga yang tajam seringkali dipicu oleh permainan spekulan. “Maka untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” ujar Robby.
Selain harga, masalah lain yang menghambat adalah ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, serta belum adanya standar operasional budidaya yang seragam. Akibatnya, kualitas bahan baku pun belum homogen karena tercampur dengan hasil produksi dari berbagai daerah.
Permintaan Global Tinggi, Produksi Aceh Belum Maksimal
Di tengah berbagai persoalan itu, potensi pasar global justru sangat besar. Nurlis Effendi mengungkapkan, permintaan minyak nilam dunia mencapai 2.500 ton per tahun, sementara realisasi produksi global hanya sekitar 1.600 ton. Indonesia menjadi produsen 90 persen minyak nilam dunia, dan dari jumlah itu, 30 persennya berasal dari Aceh.
Minyak nilam asal Aceh diakui memiliki kualitas unggul dengan kandungan patchouli alcohol (PA) tinggi. Komoditas ini menjadi standar pencampur (blending agent) bagi minyak nilam dari berbagai negara dan sangat diminati industri parfum, kosmetik, farmasi, serta aromaterapi dunia.
Industri Refinery Jadi Syarat Penuhi Pasar Global
Untuk bisa bersaing di pasar global, Robby menegaskan bahwa industri nilam Aceh wajib memenuhi empat syarat utama: jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital. “Saat ini, perkembangan industri nilam di Aceh berada pada tahap awal hilir yaitu perencanaan pembangunan industri refinery. Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG,” tegasnya.
Pemerintah Aceh optimistis melalui penguatan tata kelola, pengembangan hilirisasi, penerapan SRG, dan pembangunan industri refinery, komoditas nilam Aceh akan semakin berdaya saing. “Sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat peran Aceh sebagai salah satu pusat produk minyak nilam berkualitas terbaik di dunia,” demikian T Robby Irza.
