Usulan aturan ini merupakan kelanjutan dari perintah eksekutif yang dikeluarkan pemerintahan Trump pada Agustus lalu. Perintah tersebut bertujuan mengubah secara fundamental cara pemerintah AS mengelola dana hibah — sistem yang selama ini menjadikan Amerika sebagai negara adidaya sains.
Peer Review Kini Hanya Opsional, Pejabat Politik yang Putuskan
Selama ini, proses pemberian hibah melibatkan peneliti independen yang menilai kualitas ilmiah dan kelayakan proposal. Staf ahli di badan pendanaan kemudian menggunakan peringkat tersebut untuk menentukan hibah mana yang layak didanai.
Dalam aturan baru, pejabat politik yang ditunjuk akan memiliki suara final. Mereka secara spesifik diinstruksikan untuk tidak "secara rutin merujuk" pada hasil peer review.
Setiap Hibah Bisa Dibatalkan Sewaktu-waktu
Salah satu poin paling kontroversial dalam draf tersebut adalah kewenangan baru bagi lembaga federal untuk membatalkan hibah kapan saja. Alasannya pun cukup longgar: hibah dianggap tidak lagi sejalan dengan "kepentingan nasional" — frasa yang tidak didefinisikan secara ketat dalam dokumen.
Aturan ini juga melarang pendanaan untuk sejumlah topik yang masuk dalam perang budaya (culture war), membatasi kolaborasi internasional, dan memblokir pengeluaran untuk hal-hal seperti publikasi jurnal dan menghadiri konferensi.
Kekalahan di Pengadilan Jadi Pemicu Perubahan Strategi
Perintah eksekutif sebelumnya telah kalah di banyak pengadilan. Alasannya sederhana: menerbitkan perintah eksekutif tidak bisa menyiasati persyaratan hukum yang berlaku. Perintah tersebut bisa dibatalkan jika tidak memiliki justifikasi yang kuat.
Untuk menghindari nasib yang sama, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) memutuskan menggabungkan perintah eksekutif dengan prioritas administrasi lainnya dan mengirimkannya melalui proses pembuatan aturan federal formal. Hasilnya, menurut pengamat, menjadi "pertunjukan horor bagi riset ilmiah AS."
Dampak bagi Riset Global dan Kolaborasi Internasional
Langkah ini berpotensi mengubah lanskap riset global. Banyak peneliti di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang bergantung pada hibah atau kolaborasi dengan institusi AS. Pembatasan kolaborasi internasional dalam aturan baru secara langsung akan memengaruhi proyek-proyek bersama yang melibatkan ilmuwan dari luar negeri.
Belum ada kepastian kapan aturan ini akan mulai berlaku. Proses pembuatan aturan federal formal biasanya memakan waktu berbulan-bulan dan membuka ruang bagi masukan publik serta potensi gugatan hukum dari komunitas ilmiah.
