ACEH — Kekhawatiran bahwa program ambisius Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menggerus kas BUMN akhirnya terjawab sudah. Pemerintah menegaskan bahwa skema pembiayaan program ini dirancang terpisah dari keuangan internal perusahaan negara. Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, secara gamblang membantah tudingan bahwa dana operasional koperasi akan diambil dari kas holding BUMN tersebut.
“Perlu dijelaskan bahwa peran Danantara dalam program tersebut adalah membantu pemerintah menjalankan program, tetapi uang yang digunakan bukan uang Danantara. Uangnya adalah uang pemerintah,” tegas Dony dalam keterangan tertulisnya.
BRI, Mandiri, dan BUMN Lain Hanya Jadi Kontraktor
Dony menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan di bawah naungan Danantara—seperti BRI, Bank Mandiri, Pertamina, hingga PLN—hanya bertindak sebagai pelaksana teknis. Mereka akan menjalankan penugasan sesuai mekanisme profesional dan tetap menerima pembayaran dari pemerintah atas jasa yang diberikan. Dengan skema ini, kesehatan neraca keuangan BUMN tidak terusik, dan setoran dividen ke negara tetap aman.
Keterlibatan BUMN pun dibatasi pada peran operasional, bukan sebagai sumber dana. Misalnya, BRI atau Bank Mandiri bisa ditugaskan untuk menyalurkan kredit atau menjadi pendamping teknis pengelolaan koperasi, namun biaya program tetap berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menkeu: Defisit APBN Tak Akan Tersentuh
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa program ini tidak akan menambah beban defisit negara. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan alokasi dana yang sudah tersedia di berbagai kementerian dan lembaga, tetapi belum terserap secara optimal. Pendekatan ini dipilih agar disiplin fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan program prioritas rakyat.
“Pemerintah tidak akan menambah defisit APBN untuk membiayai program Koperasi Desa,” ujar Purbaya.
Selain optimalisasi anggaran internal, skema pembiayaan juga akan menggandeng bank-bank Himbara. Sinergi ini diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa tanpa menekan rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan nasional.
Target 80.000 Unit, Dana Rp3 Miliar per Desa
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan pembentukan 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Masing-masing desa akan mendapat alokasi dana sekitar Rp3 miliar. Dengan tata kelola yang transparan, program ini diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat akar rumput.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai tahap awal. Ke depan, seluruh rangkaian program akan diawasi ketat untuk memastikan dana tepat sasaran dan tidak mengganggu fokus bisnis utama BUMN.
Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet sebelumnya menyoroti risiko rekrutmen 30 ribu manajer Kopdes terkait kesenjangan keterampilan. Namun, dengan skema pendanaan yang jelas dan keterlibatan perbankan profesional, pemerintah optimistis program ini bisa berjalan tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara maupun kinerja perusahaan pelat merah.
