MEULABOH — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencatatkan realisasi belanja daerah sebesar Rp 1,44 triliun sepanjang tahun anggaran 2025. Angka itu terungkap dalam dokumen laporan keuangan yang diserahkan Bupati Tarmizi dalam rapat paripurna DPRK pada Selasa lalu.
Dari total realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp 1.380.510.307.207,53, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mencatat realisasi pembiayaan bersih sebesar Rp 140.130.408.071,64. Angka-angka ini menjadi dasar pembahasan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif sebelum Raqan ditetapkan menjadi qanun.
Opini WTP ke-12 Kali Berturut-Turut
Dalam pidatonya, Tarmizi mengungkapkan bahwa Rancangan Qanun ini diajukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menyelesaikan proses audit dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
“Alhamdulillah Kabupaten Aceh Barat dapat kembali memperoleh penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian ke 12 kalinya secara berturut – turut,” ujar Tarmizi di hadapan pimpinan dan anggota DPRK.
60 Hari untuk Tindak Lanjuti Temuan BPK
Meski meraih predikat WTP, Bupati Aceh Barat mengakui bahwa proses audit tahun ini berlangsung sangat ketat. Ia menyebut terdapat sejumlah temuan penting di bidang administrasi yang harus segera dibenahi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“BPK kali ini sangat ketat sehingga banyak temuan penting administrasinya, kami telah meminta kepada seluruh OPD dalam waktu 60 hari untuk menindak lanjuti semua temuan BPK dan jangan terulang kembali temuan yang sama ditahun yang akan datang,” tegas Tarmizi.
Komitmen Tata Kelola dan Tindak Lanjut Rekomendasi
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti secara serius setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Badan Anggaran DPRK, serta fraksi-fraksi di DPRK. Hal ini dinilai sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK, badan anggaran dewan dan fraksi – fraksi di DPRK akan kami tindak lanjuti secara serius sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel,” kata Tarmizi.
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Aceh Barat juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemkab Aceh Barat atas sinergitas yang terjaga selama proses penyusunan laporan pertanggungjawaban ini.
Rapat paripurna ini merupakan tahapan awal sebelum Raqan pertanggungjawaban APBK 2025 dibahas lebih mendalam di tingkat panitia khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat.
