ACEH BESAR — Malam hari yang seharusnya menjadi waktu istirahat bagi warga Gampong Lamgeue justru berubah menjadi waktu berjaga. Mereka harus bersiaga menunggu air mengalir dari keran rumah masing-masing, karena distribusi air PDAM Tirta Mountala hanya terjadi ketika malam telah larut dengan tekanan yang tersendat dan kerap kembali menghilang tanpa kepastian.
Kondisi ini perlahan memaksa warga mengubah pola hidup. Mereka tidak lagi sekadar membuka keran saat membutuhkan air, melainkan harus merencanakan waktu untuk menyalakan mesin pompa selama berjam-jam. Dampaknya, waktu tidur terkorbankan dan tagihan listrik rumah tangga ikut membengkak.
Pelayanan Tak Merata di Satu Kecamatan
Yang mengusik rasa keadilan warga adalah kenyataan bahwa wilayah lain di Kecamatan Peukan Bada dapat menikmati distribusi air yang lebih baik. Pertanyaan sederhana pun muncul: mengapa pelayanan yang diterima bisa berbeda, padahal status dan kewajiban sebagai pelanggan sama?
Warga Lamgeue tidak menuntut air mengalir 24 jam apabila kondisi memang belum memungkinkan. Mereka hanya berharap ada kepastian: kapan distribusi kembali normal, apa penyebab gangguan yang terjadi, dan langkah apa yang sedang dilakukan untuk memperbaikinya. Keterbukaan seperti itu dinilai bukan tuntutan berlebihan, melainkan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik.
Kendala Teknis atau Kegagalan Infrastruktur?
Tidak ada yang menampik bahwa sistem distribusi air memiliki tantangan teknis. Letak wilayah dan kondisi jaringan bisa menjadi faktor yang memengaruhi distribusi. Namun, persoalannya bukan semata ada atau tidaknya kendala, melainkan seberapa serius kendala itu ditangani.
Jika sejak awal suatu kawasan diketahui memiliki keterbatasan dalam memperoleh pasokan air yang memadai, pertanyaan yang patut diajukan adalah: mengapa wilayah tersebut tetap dimasukkan dalam cakupan pelayanan tanpa diiringi kesiapan infrastruktur yang memadai? Jangan sampai masyarakat dijadikan pelanggan penuh dengan kewajiban membayar tepat waktu, tetapi harus menerima pelayanan setengah hati.
Belum Ada Penjelasan Resmi dari PDAM
Hingga tulisan ini dibuat, belum ada penjelasan resmi yang diketahui publik mengenai penyebab belum optimalnya distribusi air di Gampong Lamgeue maupun target penyelesaian yang dapat menjadi pegangan bagi masyarakat. Warga berhak mengetahui apa persoalannya, sejauh mana upaya perbaikan dilakukan, dan kapan solusi tersebut dapat diwujudkan.
Air bersih adalah hak dasar. Pemerataan pelayanan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Selama masih ada warga yang harus mengorbankan waktu istirahat demi menunggu air mengalir dan menanggung tambahan biaya listrik, maka persoalan ini belum bisa dianggap selesai. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar penjelasan teknis, melainkan langkah nyata untuk mengatasinya.
