BANDA ACEH — Setelah resmi menjabat, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan tidak hanya fokus pada konsolidasi internal. Ia memulai langkah dengan bersilaturahmi ke pengurus Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, menandakan bahwa keamanan daerah membutuhkan dukungan dari ulama dan seluruh lapisan masyarakat.
Dari Hunian Bencana hingga Pelabuhan: Jangkauan Tugas di Luar Penegakan Hukum
Ruddi kemudian turun langsung ke Aceh Tamiang untuk meninjau kesiapan hunian tetap Presisi bagi warga terdampak bencana. Ia memeriksa kondisi rumah, drainase, hingga fasilitas umum sebelum hunian ditempati. Langkah ini menunjukkan bahwa kepolisian hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam aspek kemanusiaan dan pemulihan pascabencana.
Di sektor transportasi, ia menerima jajaran PT ASDP Indonesia Ferry untuk membahas keamanan dan kelancaran layanan penyeberangan yang menjadi jalur vital mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Aceh.
Memperkuat Hubungan dengan TNI, Kejaksaan, dan Pemerintah Aceh
Sinergi keamanan dibangun bersama Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo. Keduanya menegaskan pentingnya soliditas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas dan mendukung program strategis pemerintah. Dalam bidang penegakan hukum, Ruddi bersilaturahmi dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional dan berkeadilan.
Komunikasi dengan Pemerintah Aceh menjadi agenda utama. Ruddi bertemu Gubernur Muzakir Manaf dan kemudian menerima kunjungan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir di Mapolda. Pemerintah Aceh memandang kepolisian sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan meningkatkan pelayanan publik.
Media dan Ombudsman: Kemitraan untuk Informasi Akurat dan Pelayanan Publik
Ruddi juga membuka ruang dialog dengan organisasi perusahaan media, termasuk AMSI, PWI, JMSI, dan IJTI. Pertemuan ini diarahkan untuk menghadirkan informasi yang akurat dan menangkal hoaks yang berpotensi mengganggu ketertiban.
“Komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan media penting untuk menghadirkan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sinergi tetap harus berjalan secara profesional tanpa menghilangkan fungsi kritis dan kontrol sosial pers,” ujar Ketua AMSI Aceh Aryos Nivada.
Perhatian terhadap pelayanan publik juga terlihat saat Ruddi menerima Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubianty. Pertemuan itu membahas percepatan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi di lingkungan kepolisian.
Rapat Forkopimda Bahas Tambang Ilegal hingga Karhutla
Sinergi lintas sektor ini kemudian diterjemahkan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh. Sejumlah persoalan strategis dibahas, mulai dari pertambangan tanpa izin, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, hingga penanganan bencana. Ruddi juga menemui Ketua DPRA Zulfadhli untuk memperkuat koordinasi antara kepolisian dan legislatif, dengan menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi syarat penting bagi iklim investasi dan pembangunan di Aceh.
