LHOKSUKON — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menerima bantuan satu unit ekskavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Alat berat itu diserahkan langsung di halaman Kantor Bupati setempat, Kamis (6/8), sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta pada 2-3 Juli lalu.
Penyerahan ini merupakan bagian dari komitmen Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Bencana Nasional dan Provinsi Aceh. Fokus utamanya mempercepat pemulihan ekonomi serta infrastruktur masyarakat pesisir yang terdampak bencana.
Prioritas Penggunaan: Bersihkan Tambak Masyarakat
Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang menegaskan bahwa ekskavator tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan lain. Alat berat ini diperuntukkan khusus bagi warga yang tambaknya tertimbun lumpur pascabencana.
“Satu unit ekskavator ini kami peruntukkan khusus untuk membuka dan membersihkan tambak-tambak masyarakat yang tertimbun lumpur akibat bencana, khususnya di wilayah kecamatan pesisir,” kata Tarmizi seusai acara penyerahan.
Ia juga mengingatkan agar pengoperasian alat berat ini tepat sasaran. Sebab, sejumlah kecamatan lain di Aceh Utara masih membutuhkan pemulihan akses jalan.
Hadir di Tengah Kesibukan Bupati
Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil tidak dapat hadir dalam acara penyerahan tersebut. Pada saat bersamaan, ia mendampingi rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di wilayah Aceh Utara.
Sebagai gantinya, Tarmizi bersama sejumlah kepala SKPD setempat menerima langsung bantuan dari KKP. Acara ini juga dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh H. T.A. Khalid, perwakilan Satgas PRR Aceh, serta jajaran kepala daerah dari berbagai wilayah terdampak seperti Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Langsa.
DPR: Anggaran Pemulihan Capai Rp 4 Triliun
T.A. Khalid membantah anggapan bahwa penanganan bencana sektor perikanan di Aceh berjalan lambat. Menurutnya, bencana terjadi pada akhir tahun anggaran, tepatnya Desember, sehingga fase pemulihan awal harus memakai mekanisme refocusing anggaran internal kementerian dengan jumlah terbatas.
“Saat ini anggaran pemulihan telah disetujui, yaitu sebesar Rp2,5 triliun untuk sektor pertanian dan Rp1,5 triliun untuk sektor perikanan KKP. Kini tinggal menunggu percepatan proses pelaksanaannya di lapangan,” jelas T.A. Khalid.
Ia menambahkan, pihaknya di DPR RI terus mengawal pengalokasian anggaran pemulihan bersama kementerian mitra, yakni Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Perhatian pemerintah pusat ini dinilai penting untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat pesisir Aceh pascabencana.
